Tim Editor
ERA.id - Tim Pakar Penanggulangan COVID-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Taufik Arbain MSi mengatakan masyarakat butuh alternatif guna mendorong tidak menguatnya orang mudik di momen Lebaran Idul Fitri tahun ini.
"Terkait kebijakan peniadaan mudik, pemerintah harus memberikan juga semacam pilihan publik sebagai alternatif secara masif lewat instrumen-instrumen komunikasi kebijakan salah satunya kemudahan akses instrumen era 4.0 ini," kata dia di Banjarmasin, Sabtu (24/4/2021) dikutip dari Antara.
Sejatinya, Taufik memberikan apresiasi kebijakan pemerintah terkait peniadaan mudik sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka menyelamatkan warganya.
Hal ini dikarenakan kasus keterpaparan COVID-19 di Indonesia terus meningkat hingga ada beberapa provinsi yang dinyatakan dalam zona merah.
Pemerintah, menurutnya, wajib mengambil langkah ini, dalam rangka meminimalkan interaksi para pemudik dengan warga di daerah tujuan khususnya pedesaan.
Karena rata-rata kasus keterpaparan COVID-19 di kawasan perkotaan. Sedangkan teori-teori mudik menyajikan prinsip pergerakan orang kota ke desa kampung halaman.
"Secara umum, fenomena mudik ini dilakukan oleh penduduk Indonesia sangat masif khususnya pergerakan dari kota-kota besar dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan," beber Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik ULM itu.
Diakui Taufik, tidak gampang mengambil kebijakan yang menyelaraskan pilihan penyelamatan nyawa, mendorong perekonomian rakyat dan sensitifitas keagamaan.
Diperlukan analisis komprehensif dan pendekatan multidimensional dalam kebijakan yang bertautan besar dengan kepentingan publik.
Termasuk sudah memenuhi unsur adaptif terhadap kebutuhan publik. Salah satunya dengan masih memungkinkan berlalu lalang terkait kebutuhan pokok dan kebutuhan medis publik, dibukanya wisata sebagai bentuk pilihan alternatif pergerakan orang yang sifatnya tidak dalam jangkauan jauh dan memperhatikan adanya kegiatan ekonomi lokal yang masih berlangsung.
Taufik mengingatkan pula dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah harus tetap mengedepankan pendekatan humanis, karena urusan mudik terkait dengan nuansa kebatinan rasa rindu kampung halaman dan serta sensitifitas keagamaan.
Untuk itu diharapkan petugas tetap ramah dan sabar dalam menghadapi masyarakat yang sangat mungkin mencoba menembus blokade kawasan larangan mudik, terutama kawasan yang secara tradisional merupakan tujuan pemudik.*
