Amien Rais Keluar dari PAN, PDIP Makin Mantap Ajak Berkoalisi

| 29 May 2021 09:15
Amien Rais Keluar dari PAN, PDIP Makin Mantap Ajak Berkoalisi
Hasto Kristiyanto (Dok. PDIP)

ERA.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan sinyal untuk mengajak Partai Amanat Nasional (PAN) berkoalisi di Pemilu 2024. Sinyal tersebut makin kuat usai Amien Rais keluar dari PAN dan mendirikan partai baru.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, kemungkinan antara PDIP dan PAN berkoalisi bisa saja semakin terbuka lebar setelah Amien Rais memutuskan keluar dari PAN.

"Itu benar. Ketika Amien Rais masih di PAN dulu, sikapnya lah yang yang menjadi kebijakan partai dan didukung kader. Sehingga PAN berkoalisi dengan Prabowo dan kalah," kata Ujang saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).

Meski begitu, Ujang mengaitkan bahwa di dalam dunia politik apa yang awalnya mungkin bisa saja menjadi tidak mungkin. Hal itu tergantung dari kepentingan masing-masing pihak.

Dia mengatakan, jika PAN ingin berkoalisi dengan PDIP, maka harus memiliki kepentingan yang sama. Namun jika kepentingannya berbeda, dipastikan koalisi tidak akan terjadi.

"Jika kepentingannya sama ya akan bersatu dan bersekutu, dan jika kepentinganya beda akan bersebrangan. Tapi potensi keduanya (PAN-PDIP) berkoalisi ya sangat mungkin," kata Ujang.

Sebelumnya, Sekretatis Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya merasa cocok dengan dengan PAN. Kecocokan itu bahkan makin terasa setelah keluarnya Amien Rais dari partai berlambang matahari tersebut. Sehingga, kemudahan untuk menjalin kerja sama politik ke depannya sangat berpeluang untuk terjadi.

"Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerja sama, terlebih setelah saya mendapat bisikan dari teman-teman PAN pasca pak Amien Rais tidak ada di PAN, itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik," ungkap Hasto dalam diskusi yang diadakan PARA Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Menurut Hasto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan adalah sosok yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara. Zulkifli, kata Hasto, punya sikap tegas jika ada yang menawari partainya berkoalisi atas nama agama, sebab akan semakin menambah perpecahan yang selalu terjadi setiap pesta politik berlangsung. Atas dasar itulah, dia menilai PDIP bisa berkoalisi dengan PAN.

"Saya tahu pak Zulkifli beliau adalah sosok yang berkomitmen dengan bangsa dan negara dengan sangat jelas ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi, kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, itu kita jaga marwahnya," kata Hasto.

Sementara Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno pun mengakui Amien Rais lah yang menjadi alasan partainya gagal berkoalisi dengan PDIP pada Pemilu 2019 lalu. Padahal sebelum bergabung dengan Gerindra, Eddy mengaku sudah menyampaikan keinginan PAN bekerja sama dengan PDIP.

"Kejadiannya dua hari sebelum PAN mengumumkan pencapresan Prabowo-Sandi sebelum Pilpres (2019). Saya bicara dengan mas Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, red), mas kita Insya Allah akan bergabung dengan koalisi mas Hasto," kata Eddy.

Namun, rencana tersebut batal terlaksana lantaran saat itu PAN masih di bawah pengaruh Amien Rais yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Amien yang juga pendiri PAN, kata Eddy, melakukan hak veto sehingga rencana itu gagal.

Eddy mengatakan, meskipun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memiliki hak untuk menentukan arah politik partai. Tapi tak bisa dipungkiri saat Amien Rais masih berada di partainya, maka partainya juga harus mempertimbangkan pandangan dari Amien walaupun tak sejalan dengan sebagian besar keinginan kader PAN.

"Tetapi karena waktu itu kita diveto kemudian kita gabung dengan Prabowo-Sandi. Waktu itu memang, meskipun Ketua Umum Zulkifli Hasan tapi tentu kita mendengarkan tokoh sentral kita. Tokoh sentral kita, tokoh senior kita pada saat itu apa pandangan beliau dan kita betul-betul memang pandangannya berbeda dengan pandangan-pengurus yang lain," beber Eddy.

Karena itu, Eddy menegaskan, bahwa PAN tak pernah memiliki DNA menjadi partai oposisi pemerintahan. Sebab, PAN dalam menjalankan kerja politik lebih mengutamakan sinergitas dan bersifat praktis. Sehingga apabila PAN mengklaim sebagai oposisi, justru akan berujung buruk ke depannya.

"Saya sampaikan dalam pertemuan itu bahwa PAN tidak memiliki DNA oposisi," tegasnya.

Rekomendasi