Tim Editor
ERA.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK Negeri dengan sistem daring, yang rencananya akan dimulai 7 Juni 2021 mendatang.
Namun terkait kemungkinan belajar tatap muka di tahun ajaran baru 2021-2022, pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan keselamatan siswa menjadi prioritas.
Hingga kini, aktivitas belajar mengajar masih diberlakukan sistem daring atau jarak jauh. Menurut Gubernur, kondisi Covid-19, terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri 1442 H/2021 M, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.
Terkait persiapan PPDB jenjang SMA/SMK Negeri untuk Tahun Ajaran 2021-2022, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua 5 persen, dan jalur prestasi 25 persen.
Sedangkan untuk jenjang SMK Negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orantua/wali 5 persen serta jalur prestasi 65 persen. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tidak tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.
“Tetapi (belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujar Gubernur, saat ditanya soal kemungkinan pembelajaran tatap muka, Kamis (3/6/2021).
Namun, jika kemungkinan diberlakukannya belajar tatap muka, Gubernur menegaskan Pemprov Sumut akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya.
“Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaifuddin menyampaikan, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran yang tidak membuat calon pendaftar kesulitan.
Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.
“Pak Gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” katanya.
