Tim Editor
ERA.id - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw yang meminta pemerintah menyediakan rumah sakit rujukan COVID-19 khusus untuk pejabat negara menuai jadi sorotan.
Rosaline menyebut pejabat negara perlu diistimewakan karena mereka memikirkan rakyat. Menurut dia, meskipun ada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RPAD) Gatot Soebroto yang digunakan merawat para pejabat. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 hendaknya fasilitas kesehatan yang menangani pejabat negara juga perlu ditambah.
"Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu virus Corona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada. Karena pejabat negara ini harus diistemewakan, dia (pejabat negara) ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," kata Rosaline dalam acara diskusi daring, Rabu (7/7/2021).
Rosaline lantas menceritakan, dalam dua bulan ini kerap membantu pejabat negara mencari RS rujukan COVID-19 di Jakarta. Bahkan tak sedikit dari mereka yang datang ke unit gawar darurat dalam kondisi terlunta-lunta lantaran tidak mendapatkan ruangan.
Salah satu pejabat yang kesulitan mendapatkan akses perawatan untuk COVID-19 adalah anggota Komisi II DPR RI John Siffy Marin yang juga rekan separtainya di PAN. Akibatnya, John meninggal pada Sabtu (3/7) lalu.
"Saya punya Ketua Fraksi PAN, saya punya teman Wakil Ketua Komisi IX, saya punya Ketua Umum PAN, semua mengemis-ngemis ke Medistra sampai ada ruangan, sampai segitunya," kata Rosaline.
Dia juga mengaku, hingga saat ini pun masih harus membantu sejumlah koleganya di DPR RI yang tidak mendapatkan ruang perawatan di RS rujukan COVID-19. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus membeli kursi roda lantaran tak mendapat tempat duduk untuk menunggu.
"Beberapa teman DPR sekarang tidak dapat ruangan dan (menunggu) di lantai RS. Masing-masing berusaha membli kursi roda sendiri hanya supaya bisa duduk," kata Rosaline.
"Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara," pungkasnya.
Menanggapi itu, pegiat media sosial, Denny Siregar menyebut bahwa pejabat digaji negara lewat pajak rakyat. Untuk itu, ia tak setuju jika pejabat mendapat fasilitas khusus seperti RS COVID-19.
"Pejabat itu digaji negara lewat pajak, pajak yang bayar kita2 para rakyat.." cuit Denny di akun Twitternya.
"Lah udah digaji trus minta fasilitas enak2 ? Gua selepet juga lu.." tambah dia.
