Tim Editor
ERA.id - Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbarunya mengenai kepercayaan publik terhadap isu-isu pandemi.
Hasilnya, sebanyak 43,3 persen responden menyatakan tidak percaya dengan data COVID-19 dari pemerintah.
Sedangkan responden yang menyatakan percaya dengan data COVID-19 dari pemerintah sebanyak 53,1 persen. Sementara yang tidak menjawab sebanyak 3,7 persen.
"Menurut saya 43,3 persen ini PR, ini mengindikasikan ada gap setiap rilis data dari pemerintah. Ini PR besar untuk stake holder," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilis survei secara daring, Kamis (12/8/2021).
Menurut Yunarto, hasil survei yang menyatakan responden tidak percaya dengan data COVID-19 dari pemerintah akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam penanganan pandemi di Tanah Air.
"Kemampuan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kepercayaan terhadap data terkait COVID-19 yang disajikan oleh pemerintah tergolong rendah," katanya.
Dalam survei tersebut, responden juga diberi pertanyaan mengenai dampak apa yang paling dirasakan selama pandemi COVID-19 yang sudah melanda selama 1,5 tahun.
Hasilnya, berkurangnya penghasilan paling tinggi yakni 60,3 persen responden. Disusul dengan kehilangan pekerjaan sebanyak 16,1 persen, harus belajar dari rumah 6,0 persen, dan membiasakan melaksanakan 5 M sebanyak 3,1 persen,
Charta Politika melakukan survei pada 12 hingga 20 Juli 2021, dengan jumlah responden sebanyak 1.200. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka, dengan metode multistage random sampling.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah masing-masing 10 orang dari 120 desa/kelurahan yang tersebar di Indonesia. Adapun margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen.
