Tim Editor
ERA.id - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berserta pejabat struktural dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah dijadwalkan menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta.
Agenda rapat tersebut kemudian menuai banyak kritik lantaran dinilai tak pantas apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa membenarkan adanya agenda rapat kerja di Yogyakarta. Namun, agenda itu sudah sejak lama dijadwalkan tapi terkendala akibat pandemi Covid-19. Tak hanya itu, perencanaan secara matang termasuk perhitungan anggaran juga sudah dilakukan.
"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," kata Cahya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (28/10/2021).
Cahya menambahkan, rapat ini dirasa perlu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung tugas dan fungsi komisi antirasuah sesuai dengan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
"Pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," tegas Cahya.
Atas alasan inilah, KPK kemudian menggelar rapat intensif di Yogyakarta yang melibatkan pimpinan dan pejabat struktural sebagai langkah finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi.
Dengan penyesuaian ini, kata Cahya, tugas memberantas korupsi lewat pencegahan, penindakan, maupun pendidikan yang dilakukan KPK bisa berjalan efektif dan efisien sesuai regulasi yang kuat.
"Pelibatan pimpinan dan para pejabat struktural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerjasama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan," ungkapnya.
Berdasarkan salinan Panduan Peserta Rapat Kerja Ortaka yang diperoleh ERA.id, agenda rapat bakal diiisi sejumlah acara lainnya seperti fun game berupa lomba kreasi tumpeng, hiburan musik, stand up comedy, hingga bersepeda santai dari Mapolsek Semplak Jogja sampai Warung Kopi Klotok Kaliurang Jogja.
Sumber dari ERA.id juga mengungkapkan, untuk menggelar kegiatan rapat kerja selama tiga hari di hotel bintang lima tersebut, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp200 juta.
Kegiatan rapat kerja itu lantas mendapat banyak sorotan dan kritikan. Salah satunya dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang mempertanyakan urgensi menggelar rapat kerja di hotel mewah dan di tengah-tengah pandemi saat ini.
"Pimp KPK + pejabat utamanya besok & lusa, laksanakn raker di Hotel Seraton Yogya. Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak - warung Kopi Kali Urang Yogya," kata Novel seperti dikutip dari Twitternya @nazaqistha, Kamis (28/10/2021).
Dia kemudian mempertanyakan kepentingan dari rapat tersebut digelar di hotel berbintang tersebut. Apalagi, acara raker ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
"Etis nggak sih? Ditengah pandemi & kesulitan mengadakan acara begini," tanyanya.
Selain Novel, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono juga mengkritik agenda rapat kerja tersebut. Dia mengatakan, negara sampai berutang hanya untuk membiayai kebiasaan buruk pejabat, termasuk para pimpinan KPK yang senang bergaya mewah.
"Negara sampai hutang untuk APBN , agar KPK jaman now, pimpinan dan pejabatnya bisa sepedahan, rapat nginap di hotel berbintang lima, nyanyi bareng, ngopi nglothok, bayar komika dan kongkow santai. Sambil milih milih hasil sadapan untuk dimusnahkan," kata Giri dalam cuitannya di Twitter @girisuprapdiono.
