Tim Editor
ERA.id - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui ada sejumlah personelnya terlibat terkait dengan kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan yang merugikan negara hingga Rp800 miliar.
Andika menegaskan mendukung keputusan pemerintah untuk melakukan proses hukum tersebut.
"Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang masuk dalam kewenangan kami," jelas Andika Perkasa pada (14/1/2022).
Dia pun mengaku telah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD terkait dengan proses hukum terhadap personelnya yang terlibat tersebut.
Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak personel yang terlibat tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan yang merugikan negara sekitar Rp800 miliar lebih, diusut dengan tuntas.
"Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/1/2022), yang ditayangkan di Youtube Kemenko Polhukam.
Mahfud mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Proyek satelit Kemhan itu terjadi pada tahun 2015, yang kala itu Kemhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.
Kami juga pernah menulis soal Gegara Lockdown, Seorang Wanita Terjebak di Rumah Pria yang Sedang Dikencani Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
