Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung Presiden Joko Widodo yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dievaluasi. Dia menegaskan, evaluasi PTM harus benar-benar dilakukan secara selektif dan terukur, terlebih setiap daerah memiliki skema pengendalian Covid-19 masing-masing.
"Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan," ujar Huda dalam keterangannya, Rabu (2/2/2022).
Huda mengatakan, skema pengendalian Covid-19 saat PTM itu terlihat di satuan pendidikan di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ketika ada satu peserta didik atau tenaga pendidikan terindikasi positif Covid-19, sekolah tersebut dihentikan sealma kurun waktu tertentu.
"Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan," kata Huda.
Huda kemudian mencontohkan, di DKI Jakarta sejak pertama pelaksanaan PTM ada 90 sekolah yang ditutup karena ada siswa maupun guru yang terpapar Covid-19. Saat ini, 88 sekolah sudah kembali di buka dan masih ada dua sekolah lagi yang menghentikan PTM. Menurutnya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.
Hal ini menjadi indikator bahwa pemeirntah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan memiliki skema pengendalian tersendiri. Satu sisi tetap waspada penyebaran Covid-19, sisi lain memastikan PTM bisa tetap dilaksanakan.
PTM juga harus tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pembelajaran tatap muka. Dalam SKB dijelaskan PTM hanya bisa dilaksanakan di wilayah level PPKM-nya I dan II.
"Nah selama PPKM masih di level 1 dan 2 maka maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protokol Kesehatan serta skema pengendalian Covid-19 secara ketat," ujar Huda.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dievaluasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Hal ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rapat Terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1).
"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," tegas Jokowi dikutip, Selasa (1/2/2022).
Kami juga pernah menulis soal Puluhan Siswa dan Guru Positif Covid-19, PTM di Kota Bogor Dihentikan Sementara Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
