Tim Editor
ERA.id - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak mau terlalu mengomentari klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data yang menyebut pemilih Partai Gerindra mendukung penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dasco mengaku tak ingin menambah polemik. Lagi pula, penundaan Pemilu 2024 masih sebatas wacana.
"Saya tidak mau menambah polemik. Apalagi itu kan baru sebatas wacana, belum ada yang konkret proses politiknya di jalankan, baik di DPR maupun di MPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Dasco menjelaskan, proses politik yang sudah berjalan di DPR RI hanya sebatas menyepati jadwal hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
Kesepatan tersebut, hingga saat ini tidak mengalami perubahan baik di DPR RI maupun MPR RI dan pemerintah.
"Kita kan juga masih dalam komitmen kerangka hukum yang ada bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan tahapannya berjalan dan kapan pelaksanaan pemilunya," kata Dasco.
"Sepanjang itu msaih, ya komitmen kita saya rasa masih seperti itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, Partai Gerindra tidak dalam posisi menolak maupun mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Namun partainya akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku.
"Kami bukan soal mendukung, menolak. Posisi Gerindra mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada saat ini," tegasnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat (11/3).
