Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara perihal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia kemudian mempertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya. Hal ini disampaikan Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3)
"Alasan penundaan. Saya tanya kamu apa alasan bikin Pak Jokowi turun. Ada alasannya?" ujar Luhut kepada wartawan dikutip pada Kamis (17/3/2022).
Luhut mengklaim, dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat mengenai penundaan Pemilu 2024. Sebab menurutnya, masyarakat menilai keadaan saat ini masih baik-baik saja.
"Saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut.
Selain itu, Luhut kembali menyinggung soal besarnya anggaran Pemilu, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres). Dia mengklaim banyak masyarakat menilai penggunaan anggaran negara untuk pemilu seharusnya dialihkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Di samping itu, Luhut mengklaim bahwa masyarakat menilai pergantian pemimpin dapat mengubah situasi politik. Karena dikhawatirkan akan menciptakan kubu-kubu yang dapat memecah belah bangsa.
"Kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan Covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut.
"Kami capek dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya," imbuhnya.
Luhut mengatakan segala masukan dari masyarakat itu tentu didengar. Tapi, proses akhirnya tetap ditentukan oleh para anggota parlemen.
Apabila wacana tersebut akhirnya tidak disetujui oleh MPR RI dan DPR RI, Luhut menilai sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan lagi.
"Kalau sampai DPR, MPR enggak setuju berhenti. Itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" kata Luhut.
Tak Mau Buka Sumber Big Data
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menjawab klaimnya terkait big data yang berisi aspirasi masyarakat untuk menunda Pemilu 2024.
Dia menegaskan big data yang disampaikan benar adanya. Namun, dia enggan untuk membuka big data tersebut.
"Ya pasti adalah. Masa saya bohong. Buat apa dibuka?" kata Luhut.
Terkait dengan klaim big datanya dengan hasil survei yang berbanding terbalik. Luhut hanya menyampaikan bahwa data miliknya berasal dari aspirasi masyarakat.
"Sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat. Jadi itu yang bisa saya bilang," tegasnya.
Luhut juga membantah dirinya pernah bertemu dengan sejumlah ketua umum atau pejabat partai politik untuk membahas penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan. Dirinya mengaku tak pernah melakukan itu.
"Enggak ada (pertemuan atau memanggil petinggi partai politik)," pungkasnya.
