Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengkritik Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi yang mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.
Dasco menilai, pencabutan HET minyak goreng kemasan itu menunjukan bahwa Mendag Lutfi hanya berpihak kepada pengusaha, bukan kepada rakyat.
"Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukan bahwa keberpihakan menteri perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, pemerintah dapat mengambil langkah tegas dengan adanya Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Seharusnya, pemerintah bisa memerintahkan produsen minyak sawit untuk melakukan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) ke perusahaan minyak goreng.
Jika produsen minyak sawit tidak bisa memenuhi kebutuhan DMO dan DPO, seharusnya pemerintah bisa tegas mencabut HGU perusahan kepala sawit tersebut.
"Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat," kata Dasco.
Namun pada kenyataannya, menurut Dasco Permendag Nomor 6 Tahun 2022 hanya seperti macan kertas. Sebab tidak efektif menyelesaikan masalah minyak goreng.
"Tapi faktanya, kebijakan ini hanya jadi macan kertas. Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng," ujar Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra itu juga merasa perihatian bahwa persoalan minyak goreng ini elah menimbulkan korban jiwa. Dikabarkan seorang ibu-ibu sampai meninggal dunia lantaran antre minyak goreng.
Hal itu sungguh ironis, sebab Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit. Karena itu, Dasco mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, kepolisan, dan DPR bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air.
"Ini ibarat rakyat mati di lumbung padi. Negara kita adalah salah satu produsen utama CPO dunia, tapi kenapa timbul persoalan kelangkaan minyak goreng. untuk itu Pemerintah diminta tegas kepada oknum pengusaha nakal. dan meminta Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Kami juga pernah menulis soal Pemerintah dan DPR Godok BPJS Kesehatan Tanpa Kelas, Optimis Bakal Berjalan? Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
