Di Depan DPR, Ketua KPK Firli Bahuri Pamer Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp10 Triliun Per Bulan dari Bansos

ERA.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, lembaganya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp10 triliun per bulan dari penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal ini merupakan langkah lembaga antirasuah dalam melakukan kajian penyelamatan uang negara pada program penanganan Covid-19 pemerintah.

Firli mengungkapkan, KPK bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bersama-sama melakukan pembenahan data penerima bansos. Hasilnya, terdapat 55,2 juta data penerima bansos yang dimatikan.

"KPK dan Mensos bisa memadu data NIK sehingga kita bisa hemat 55,2 (juta) data penerima bansos yang ditidurkan," kata Firli dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Dari jutaan data NIK penerima bansos itu, kata Firli, telah dihitung jumlah uang negara yang berhasil diselamatan sebanyak Rp120 triliun per tahun, atau Rp10 triliun per bulan, dengan asumsi per satu kepala menerima Rp200 ribu.

"Dari data penerima bansos yang ditidurkan, kalau diasumsikan Rp200 ribu untuk satu NIK maka itu bisa kita menghemat Rp10 triliun per bulan kalau setahun berarti Rp120 triliun," kata Firli.

Firli menambahkan, selain mengawasi penyaluran bansos, KPK juga mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara terhadap bantuan subsidi upah pemerintah selama pandemi Covid-19.

"Yang kedua melakukan kejadian penanganan Covid-19 khususnya bantuan subsidi upah. Angkanya sudah kami sampaikan karena cukup besar angka yang bisa kita selamatkan karena kajian-kajian yang telah dilakukan KPK," kata Firli.

Selain itu, juga mengkaji program kartu prakerja. KPK memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Namun, Firli tidak menjabarkan lebih lengkap apa yang menjadi saran dan masukan yang dimaksud.

"KPK telah memberikan saran masukan sehingga terjadi penghematan dan efisiensi terhadap program kartu prakerja. laporan lengkapnya ada secara narasi yang sudah kami sampaikan," ucapnya.

Kami juga pernah menulis soal Dipanggil KPK Jadi Saksi Kasus Bupati PPU, Andi Arief Demokrat Ngamuk di Twitter Kamu bisa baca di sini.

Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!