Tim Editor
ERA.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Dalam rapat tersebut, tiga pembantu Presiden Joko Widodo itu dicecar oleh sejumlah anggota Komisi II DPR RI terkait dengan teriakan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendukung Jokowi tiga periode, saat acara Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera secara khusus bertanya mengenai kabar yang menyebut akan ada sidang umum untuk membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, dia juga menanyakan apakah ada anggaran dari pemerintah untuk menggerakan para kepala desa tersebut.
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode, atau penundaan. Karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," kata Mardani dalam rapat, Senin (4/4/2022).
Mardani juga mendesak tiga pembantu utama Jokowi itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam acara Silatnas Apdesi tempo hari. Dia menegaskan, jangan sampai isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak menjadi mainan pemerintah.
"Kalaupun isu itu ada (perpanjangan masa jabatan presiden), biarlah jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pemimpin partai," kata Mardani.
"Mohon jawaban dari ketiga pembantu utama presiden, sehingga saya bisa sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada gerakan untuk 3 periode Pak Jokowi," imbuh politisi PKS tersebut.
Sementara Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Ikhsan Yunus juga menanyakan soal dukungan Jokowi 3 periode dari Apdesi kepada Menseneg Pratikno.
Untuk pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa, ini harus kami tanyakan. Karena salah satu fungsi sekneg adalah dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah," ucapnya.
Namun, adanya deklarasi-deklarasi itu membuat dirinya bertanya apakah wacana tiga periode sebelumnya telah dibicarakan di tingkat Sekneg.
"Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," kata Ikhsan.
Sementara Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kepala KSP Moeldoko untuk memonitoring isu-isu tersebut.
"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggungjawab yang bapak sampaikan kepada kami," kata Guspardi dalam rapat, Senin.
Politisi PAN itu meminta agar isu-isu tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah, khususnya KSP.
Dia juga menyoroti berbagai kegiatan yang dipaparkan oleh KSP Moeldoko. Menurut dia, segala kegiatan atau evaluasi pelaksanaan program dan tahun anggaran 2021 sudah dipaparkan.
Namun, Komisi II disebut ingin mendengar komentar Moeldoko terhadap isu-isu tiga periode yang ramai belakangan.
Respons tersebut, kata dia, penting disampaikan dan ditunggu oleh Komisi II sebagai bagian daripada tanggungjawab tugas KSP.
"Oleh karena itu, kami berharap di samping melakukan kegiatan, tentu juga harus bagaimana bentuk outcome manfaat atau dampak dari kegiatan yang bapak lakukan itu?" tanya Guspardi.
Sebelumnya, ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) akan mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjabat tiga periode.
Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan, awalnya deklarasi ingin dilakukan disela-sela pembukaan silaturahmi nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2022). Acara tersebut diketahui dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi.
Namun, rencana itu batal dilakukan lantaran dilarang banyak pihak. Karenanya, Apdesi akan menjadwalkan ulang deklarasi Jokowi tiga periode usai Hari Raya Idulfitri 2022.
"Tadinya mau hari ini. Dilarang sama semua," kata Surta kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/3/2022).
"Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta," imbuhnya.
Belakangan diketahui bahwa Menko Marves Luhut ditunjuk sebagai Dewan Pembina Apdesi seusai Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Namun, Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi membantah bahwa Luhut memobilisasi para kelapa daerah untuk mendeklarasikan Joko Widodo tiga periode.
Menurut Jodi, dukungan para kepala desa untuk Jokowi tiga periode hanya sebatas spontanitas.
"Enggak ada upaya-upaya atau peran Pak Menko Luhut untuk suarakan perpanjangan atau tiga periode. Ini semua spontanitas peserta saja," kata Jodi.
Jodi menilai, puluhan kepala daerah itu hanya senang melihat kinerja Jokowi sebagai presiden. Karenanya, wajar saja bila muncul spontanitas yang mendukung Jokowi tiga periode.
Di samping itu, para kepala desa ini capek melihat para elite politik sudah saling berjumpa membicarakan masalah tersebut.
"Mungkin juga mereka senang lihat presiden dan capek juga kali ngelihat elite politik saling kunjung ke kantor masing-masing di media," kata Jodi.
Lebih lanjut, Jodi mengatakan, pihak yang menuduh Luhut melakukan mobilisasi ke Apdesi sama saja dengan menghina niat tulus para kepala desa yang hanya ingin aspirasinya didengar oleh kepala negara.
"Para penuduh harus turun ke desa mungkin. atau mungkin informasi dari kadernya di desa tidak sampai ke para elit," kata Jodi.
Kami juga pernah menulis soal Dicecar Komisi II Soal APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Pratikno: Kami Tidak Tahu Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
