Tim Editor
"Itu kan tidak ada permintaan mencoblos. Tidak ada permintaan. Gambar Kiai Ma'ruf juga kan enggak ada di situ. Kita menyampaikan salah satu komitmen Pak Jokowi membangun kedaulatan di bidang pangan. Itu untuk menginformasikan kepada rakyat, ini loh pajak-pajak rakyat seperti apa," kata Hasto kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).
Sekjen PDI Perjuangan ini juga bilang, iklan tersebut adalah hal yang positif dan tak perlu terlalu dikritik. Apalagi, yang diiklankan tersebut adalah kemajuan dalam masyarakat dan merupakan hal biasa dalam sebuah demokrasi.
"Ini hal biasa dilakukan dalam demokrasi. Kita semakin matang, jadi yang mengkritik itu melihat ke dalam. Melihat kepentingan bangsa dan negara. Selama itu membawa hal yang baik bagi rakyat, kenapa tidak," tutup Hasto.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut konten iklan capaian pemerintahan Jokowi-JK yang ditayangkan di bioskop.
"Kami harus mengakaji lebih lanjut, kami juga belum mengetahui kontennya seperti apa, tapi kita lihat dulu nanti," tutur Abhan di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Pengkajian tersebut, kata Abhan nantinya akan diproses oleh divisi pengawasan Bawaslu dengan cara temuan, karena belum ada laporan yang masuk. Pengkajiannya, lanjut Abhan, dilakukan setelah masa penetapan calon presiden dan wakil presiden pada 20 September nanti.
Supaya kalian tahu, media sosial kini tengah ramai membicarakan iklan pemerintah terkait pembangunan bendungan. Iklan berjudul '2 musim, 65 bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di sejumlah bioskop.
Iklan itu pun dibuat langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), sebagaimana amanat UU No 39 Tahuh 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015 dan Inpres No 9 Tahun 2015.
"Sebagai Humas Pemerintah, Kementerian Kominfo RI selalu berupaya menyampaikan program, kebijakan, kegiatan dan capaian, baik yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah kepada publik melalui berbagai saluran yang tersedia, termasuk melalui iklan layanan masyarakat," tulis Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangannya.
"Penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop dipilih sebagai salah satu kanal karena dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur," lanjutnya.
Soal iklan di bioskop ini, sesungguhnya pernah mirip-mirip terjadi saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, video berdurasi kurang dari satu menit yang menggambar Gubernur DKI Jakarta alias calon petahana Fauzi Bowo ditayangkan sebelum film diputar di bioskop. Kala itu, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli melawan lima pasangan lainnya, salah satunya adalah pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Isi video Foke itu, sapaan Fauzi Bowo, adalah tentang program Pemprov DKI Jakarta; di antaranya sekolah gratis dan jaminan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu, program pembangunan Banjir Kanal Timur untuk mengatasi banjir, serta sistem transportasi publik untuk mengurai kemacetan. Belakangan, video itu dibenarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka perayaan HUT DKI Jakarta.
