Tim Editor
Melihat kondisi seperti itu, tak sedikit warganet mengkritisi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan korban gempa dan tsunami melakukan penjarahan.
"Pemerintah memperbolehkan Rakyat Menyerbu Mall dan SPBU" dari sini gue sudah kehabisan akal mau bilang apa yah? katanya Mereka lapar yang diambil Laptop, Baju dagangan dll merusak harta benda orang.. OMG semoga tobat pak..lihat yang menjarah rapih2 dan sehat pula," tulis warganet di Twitter, Minggu (30/9/2018).
Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan situasi warga yang mengambil barang logistik seperti makanan dan minuman di sejumlah toko itu terjadi karena keadaan darurat. Sementara warga korban gempa dan tsunami banyak yang membutuhkan makanan dan minuman.
"Saat saya meninjau masyarakat korban bencana yang dirawat di rumah sakit, perlu bantuan segera makan minum. Toko semua tutup, runtuh, listrik mati," kata Tjahjo seperti dikutip dari Antara.
Tjahjo memahami kondisi masyarakat membutuhkan makanan dan minuman. Namun, tidak semua minimarket di Palu dibebaskan untuk diambil barangnya. Agar tidak rancu, Tjahjo meminta agar Satpol PP dan Polri mengawal toko dan minimarket untuk kemudian dibagikan ke warga.
"Dalam rapat saya minta pemda fasilitasi beli minuman makanan di toko yang jual berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu dan saya minta pengawalan satpol PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut," jelasnya.
"Jadi enggak ada penjarahan semua terdata," imbuhnya.
Selain penjarahan yang dijelaskan oleh Tjahjo, ada juga sejumlah warga yang melakukan penjarahan di SPBU. Beberapa laporan menyebut banyak SPBU yang belum beroperasi hingga saat ini.
"Soal SPBU, saya sudah meninjau itu karena listrik mati jadi warga mengantre diambil pakai manual itu kan lama, tapi mereka membayar jadi enggak ada yang menjarah," tutup Tjahjo mengutip dari wawancara Kompas TV.
