Tim Editor
"Informasi itu sebaiknya di pilah dan dipilih. Jadi kalau informasi-informasi intelejen, saya kira sebaiknya itu diolah terlebih dahulu. Lalu kemudian dibuat kebijakannya, baru disampaikan kepada publik. Bukan menjadi informasi mentah yang dilempar ke publik, lalu menjadi kontroversi, itu yang membuat suasana justru jadi enggak stabil," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Mustafa menilai, pemerintah seharusnya bisa sebijak-bijaknya dalam mengolah informasi intelijen itu menjadi kebijakan. Menurut dia, akibat informasi BIN yang masih mentah itu, masyarakat jadi saling curiga.
"Kita bisa saling curiga, saling tuding menuding dan sebagainya," tuturnya.
Ilustrasi (Pixabay)
Apalagi, katanya, saat ini sudah memasuki politik menjelang pemilihan umum 2019. Dia mengingatkan, agar pemerintah membuat suasana yang lebih kondusif lagi.
"Apalagi ini sekarang bulan-bulan, hari-hari jelang Pemilu 2019, Pileg, Pilpres, sehingga saya berharap pemerintah lebih kompak, pemerintah lebih utuh melihat segala persoalan, lalu kemudian secara bijak membuat kebijakan yang tepat. Apalagi ini menyangkut umat beragama," terangnya.
Sebelumnya, BIN melaporkan adanya 41 dari 100 masjid di lingkungan kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terindikasi terpapar radikalisme. Masjid itu dibagi dalam tiga klasifikasi level, rendah, sedang, dan tinggi.
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, temuan soal 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme didapat dari hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.
