Menurutnya, puisi yang disampaikan Neno Warisaman merupakan puisi yang sangat bagus lantaran mengutip doa dari perang badar. Terlebih puisi itu disampaikan dalam acara munajat 212.
"Saya kira puisinya mba Neno itu adalah kutipan dari doa ya, doa perang badar, sama sekali enggak ada masalah dengan itu, saya kira itu sangat bagus kok dan itu kan disampaikan dalam acara munajat, munajat itu adalah tempat kita untuk memohon doa, memohon pertolongan, memohon bantuan dari Allah SWT," ungkap Fadli Zon kepada awak media saat menghadiri acara Deklarasi warga Bekasi Mendukung Prabowo - Sandi di Kota Bekasi, Minggu (24/2/2019).
Selain itu, Fadli juga menanggapi terhadap berbagai kritikan terhadap isi puisinya Neno Warisam. Menurutnya pihak yang menghakimi puisi tersebut merupakan orang-orang yang baper (bawa perasaan).
"Loh itu kan baper aja, jadi kalau mereka mempunyai doa yang lain bikin aja yang sama, repot - repot banget," katanya.
Diketahui, puisi Neno Warisman saat acara malam munajat 212 di Monas mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan hingga kritikan oleh netizen di media sosial.
Tudingan pelanggaran pemilu
Selain itu Fadli juga mempersilahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut acara munajat 212 yang disebut mengandung unsur kampanye. Fadli meminta Bawaslu harus adil untuk mengusut pelanggaran pemilu yang mungkin juga dilakukan pasangan capres-cawapres Jokowi-Amin.
Menurut Fadli, Bawaslu juga harus mengusut tuntas pelanggaran yang diduga dilakukan oleh para pejabat Negara seperti Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang mengatakan dana desa berkat Presiden joko Widodo.
"Silahkan saja (usut), yang paling penting kan adil, itu yang camat-camat, Pak Tjahjo Kumolo, yang bicara juga bahwa dana desa itu karena Jokowi, jelas dong, bagi-bagi, itu juga harus diusut, kalau itu mempunyai pesan-pesan apalagi ada bingkisan-bingkisan kepada paslon tertentu," jelas Fadli.
Menurutnya, laporan yang dilaporkan oleh Kubu BPN terkait pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan capres-cawapres 01 kepada Bawaslu tidak ditanggapi. Sehingga ia menilai Bawaslu tidak adil.
"Tetapi kita merasakan bahwa ada ketidakadilan terhadap laporan-laporan pada kita (BPN) yang jelas-jelas waktu itu juga Pak Luhut, ibu Sri Mulyani bahkan itu di forum internasional, jelas ada suaranya segala macam tidak diapa-apakan, begitu juga dengan kasus yang lain," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Sehingga, Fadli berharap kepada aparat penegak hukum untuk tetap netral di Pemilihan Presiden 2019 dan tidak dijadikan alat untuk kekuasan yang menguntungkan pihak tertentu.
"Kita tentu sampaikan ke berbagai pihak, kepada aparat juga supaya berbuat adil, kita ingin Polisi-TNI dan aparat penegak hukum lainnya itu netral, tidak menjadikan berbagai masalah kaitan hukum itu dijadikan alat untuk kekuasaan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu di dalam kontestasi yang tinggal 50 hari ini," pungkasnya.
Tim Editor
