Tim Editor
Perlu persiapan matang termasuk soal sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.
Berangkat dari pernyataan Jokowi tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bilang PDIP bakal memberikan kajian khusus terkait hal tersebut.
"PDI Perjuangan akan memberikan kajian khusus secara geopolitik, kebudayaan, sosiologis, serta tata ruang yang menggambarkan hebatnya Ibu Kota Indonesia yang baru tersebut yang menampilkan seluruh watak, jati diri, dan sejarah panjang Indonesia Raya kita," kata Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2019).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini bilang, wacana pemindahan ibu kota tersebut menarik. Namun, Hasto menyadari, namanya sebuah rencana tentunya perlu memperhatikan beberapa aspek.
Apalagi, posisi Indonesia secara geo-politik begitu strategis. Sehingga, kajian-kajian mendalam sangat diperlukan sebelum proses pemindahan itu berlangsung.
Pemindahan ini, kata Hasto, perlu dilakukan. Apalagi pada 2030 mendatang, Indonesia bakal diprediksi berada di posisi empat besar dunia. "Kebutuhan pemindahan Ibukota tersebut juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia di mana pada tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia."
Salah satu aktivitas warga di Jakarta (Anto/era.id)
Meski begitu, politikus partai berlambang banteng ini bilang, DKI Jakarta bakal tetap punya peran sentral dan strategis sebagai pusat perekonomian dunia. Tapi, dia meyakini Jakarta bakal mampu mengikuti ibu kota negara yang baru.
"Dipastikan ke depan akan jauh lebih banyak ruang hijau dan tata kotanya akan semakin asri dan menawan karena kantor-kantor pemerintahan negara pun akan menyesuaiakan dengan ibu kota baru tersebut," ungkapnya.
Supaya kalian tahu, wacana ini sebenarnya sudah digadang-gadang dilaksanakan sejak pemerintahan Soekarno. Tapi, kata Jokowi, menguapnya rencana itu karena enggak ada keputusan dari pemerintah pusat dan tak pernah ada rencana yang matang soal pemindahan tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro kemudian menyebut alasan mendasar kenapa pemerintahan Jokowi bakal memindahkan Ibu Kota dari DKI Jakarta.
Kata Bambang, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat sibuk dari 390 kota yang disurvei. Untuk tingkat kepuasan pengemudi, Bambang bilang, DKI Jakarta memperoleh peringkat 9 terburuk, serta kinerja kemacetan terburuk, 33.240 Stop-Start Index serta grid lock yang mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif dan menimbulkan kerugian.
"Kerugian ekonomi yang diakibatkan tahun 2013 sebesar 56 triliun per tahun, yang kami perkirakan angkanya sekarang sudah mendekati Rp100 triliun per tahun dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta,” jelas Bambang.
Selain itu, masalah banjir yang terus terjadi di DKI Jakarta pun menyebabkan wacana pemindahan ibu kota ini terus dilakukan. Banjir yang dimaksud, enggak cuma banjir dari hulu tapi juga banjir akibat penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut di mana 50 persen wilayah Jakarta itu kategorinya rawan bajir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan.
Padahal, lanjut Bambang, idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.
Bundaran HI (Anto/era.id)
