Tim Editor
Hal ini disampaikan Wiranto untuk menanggapi rencana aksi yang digagas oleh pendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya, capres 02 Prabowo Subianto sudah meminta agar pendukungnya tak melakukan aksi.
"Untuk apa (ada demo di MK)? Kalau ada gerakan massa, saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa, apa yang diperjuangkan? Kelompok yang mana?" ungkap Wiranto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Apalagi, Wiranto menjelaskan, kepolisian sudah menyatakan tidak memberikan izin kepada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi di sekitar Gedung MK karena dianggap bisa mengganggu kegiatan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Tak hanya itu, mantan Panglima ABRI ini menegaskan bakal mengusut siapa pihak terkait bila aksi massa tetap nekat dilaksanakan. Apalagi, jika aksi massa ini kemudian menimbulkan kericuhan.
"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja," tegasnya.
Tindakan tegas ini diambil demi menjaga situasi keamanan nasional, kata Wiranto. Sebab, kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggungjawab. "Kebebasan tidak ganggu keamanan nasional, ada toleransi hukum," ungkapnya.
"Jika toleransi hukum dilanggar, dilewati, ya kita tinggal menindak aja kok siapa tokohnya itu siapa," imbuh Wiranto.
Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) bakal menggelar aksi pada 24 hingga 28 Juni 2019 jelang sidang putusan PHPU Pilpres 2019. Aksi tersebut bertajuk halal bihalal akbar 212. Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan, sejumlah tokoh akan hadir dalam acara ini, di antaranya Amien Rais.
"Penasehat PA 212 Bapak Amin Rais yang juga dari awal sidang MK mengajak aksi super damai," kata Novel.
