MK Sebut Dalil Kecurangan TSM Tidak Bisa Dibuktikan

Tim Editor

Majelis hakim konstitusi (Anto/era.id)

Jakarta, era.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan pertimbangan hukum mengenai dalil Prabowo-Sandi terkait adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019. MK berpendapat penanganan pelanggaran pemilu merupakan kewenangan Bawaslu.

Kubu Prabowo mengajukan beberapa dalil permohonan soal TSM yang dilakukan oleh pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Terlebih Jokowi sebagai capres petahanan dianggap melakukan kecurangan melalui kendali pemerintahan. 

"Mahkamah berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon, dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM seperti dimaksud tidak beralasan menurut hukum," kata hakim MK Aswanto saat membacakan pokok perkara di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Pada permohonan ini kubu Prabowo-Sandi mendalilkan, jika Jokowi memberikan arahan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar ASN harus netral tapi harus menyampaikan keberhasilan program pemerintahan Jokowi. Termasuk penggunaan instrumen anggaran belanja negara dan program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memenangkan pilpres 2019

Sedangkan menurut hakim, dalil kecurangan TSM berdasarkan kerja media tak bisa menjadi bukti hukum. Jika ada keberatan terhadap produk hasil media, kata Aswanto, pemohon mestinya melaporkan ke Dewan Pers yang berwenang mengadili persoalan tersebut.



Dengan demikian MK menilai dalil-dalil itu merupakan kewenangan Bawaslu dalam sengketa Pilpres 2019. MK juga menyatakan Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan tersebut, sehingga seharusnya hal itu sudah selesai sebelum menggugat perselisihan hasil Pilpres. 

"Pertama, ada dalil yang ternyata pemohon tidak laporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu atau bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan," jelas Aswanto. 

"Kedua, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut. Ketiga, tidak terdapar fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya," tambah dia. 

Dilanjut hakim MK Manahan Sitompul, menyatakan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ditangani oleh Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara.

"Mahkamah tidak melampaui kewenangannya dan mahkamah tidak melanggar hukum acara. sebab yang jadi titik tolak, agar mahkamah tidak terhalangi kewenangan konstitusionalnya. Dalam konteks a quo, apakah pemohon telah mengadukan dan bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. maka mahkamah akan mendengar jawaban dari bawaslu," jelas Manahan.

Manahan mengatakan dalam Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 disebutkan apa saja objek pelanggaran TSM itu. Kata dia, objek pelanggaran administrasi pemilu terdiri atas perbuatan yang melanggar prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih yang terjaid secara TSM. 

Terhadap dalil-dalil yang dimohonkan kubu Prabowo tersebut, MK menyatakan hal itu tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. 

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: