MK Tak Permasalahkan Posisi Ma'ruf Amin di Bank Syariah

Tim Editor

Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Wdjojanto (Anto/era.id)

Jakarta, era.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak argumen tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga uno yang mempersoalkan jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Ma'ruf Amin. MK menilai Ma'ruf tidak perlu mengundurkan diri.

Dalam pertimbangannya, MK merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dengan demikian DPS bukan merupakan bagian dari direksi, komisaris, dan karyawan bank syariah atau umum yang memiliki unit usaha syariah.
 
"DPS bukan karyawan ataupun pejabat yang diangkat bank BNI Syariah maupun Mandiri Syariah. Dengan demikian, jabatan DPS bisa diartikan sebagai pihak pemberi jasa seperti akuntan publik atau konsultan," kata Hakim MK Wahidudin Adams dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Bila merujuk pada komposisi modal dalam BNI Syariah dan Mandiri Syariah, Arief mengatakan modal BNI syariah dimiliki BNI Life Insurance. Sementara untuk Mandiri Syariah berasal dari Mandiri Sekuritas. 

"Dengan demikian karena tidak ada modal atau saham yang dimiliki negara secara langsung maka tidak dapat didefinisikan BUMN melainkan anak BUMN karena didirikan berdasarkan penyertaan saham," kata Hakim MK Arief Hidayat.



Sebelumnya tim hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan posisi Ma'ruf yang berada di kursi Ketua Dewan Syariah di Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Mereka mempermasalahkan posisi cawapres Ma'ruf tidak sah.

Tim hukum Prabowo menyoroti temuan itu dengan menyertakannya ke dalam revisi permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu umum (PHPU) ke MK. Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut hal itu menyalahi ketentuan Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tag: perlawanan terakhir prabowo

Bagikan: