Tim Editor
Sekitar pukul 15.00 WIB, mereka tengah mengemas barang-barangnya, dimasukkan ke tas, sebagian lagi ditampung ke dalam kantong plastik besar (trashbag). Barang-barang mereka ditaruh di mobil bak terbuka yang disiapkan Pemprov.
Sementara, ratusan pencari suaka asal negara Timur Tengah yang tengah berkonflik seperti Afganistan, Yaman, Sudan, dan Somalia ini dibawa ke Kalideres menggunakan 3 minibis ber-ac dan 4 Transjakarta.
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang memantau di lokasi, mengungkapan alasan pihaknya memindahkan ke lahan eks kodim. Ia mendapat laporan jumlah para pengungsi yang berada di Kebon Sirih jumlahnya kian banyak, sehingga rencana memindahakn di kawasan Jakarta Islamic Center dinilai tak bisa menampung.
"Memindahkan orang-orang ini tadinya kan mau di Islamic Centre. Karena jumlahnya makin banyak, makanya kita pindahkan di daerah Jakarta Barat, Kalideres," kata Prasetyo di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi saat mengarahkan para pencari suaka untuk pindah (Diah/era.id)
Sebenarnya sih ini bukan kewajiban Pemprov DKI untuk memikirkan tempat singgah bagi para pencari suaka non-WNI ini. Tapi, mengingat ini berkaitan dengan unsur kemanusiaan serta ada pelanggaran penyalahgunaan fungsi trotoar, mau enggak mau Pemprov turun tangan.
"Kalau masalah mereka meminta suaka politik ke UNHCR, itu urusan mereka sebenarnya. Tapi kan tidak boleh ada istilahanya tidur di trotoar, apalagi ini daerah ring satu, istilahnya perkantoran pemerintahan. Itu saja," jelas Prasetyo.
Kemudian, Prasetyo meminta Walikota Jakarta Pusat dan satpol PP untuk memantau lokasi sekitaran Kebon Sirih. Para pencari suaka yang sudah dipindahkan enggak boleh lagi kembali menggelar alas tidur di sini.
walkot pusat harus menjga lokasi ini. Agar saat sudah dipindah janhans ampai ada lagi.
"Pokoknya hari ini kita harus bersihkan," tegasnya.
Terpisah, Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah bilang pihaknya bakal mendirikan tenda-tenda untuk tempat tinggal mereka. Saat ini, pembangunan tenda masih berjalan selagi bus yang membawa para pengungsi menuju ke sana.
"Sepertinya di Kalideres, ada aset kita, makanya saya cek ke sana kesiapan tenda paling tidak MCK dan air. Tanah aset pemda, nanti di tenda," kata Saefullah.
Para pencari suaka (Diah/era.id)
Kurang lebih, urusan logistik seperti makanan selama satu minggu akan ditanggung oleh Dinas Sosial DKI. Setelah itu, Pemprov meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) melanjutkan urusan keberadaan para pengungsi hingga tuntas.
Tindakan ini, kata Saefullah, sesuai dengan peraturan presiden (perpres) 126 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Dengan begitu, pihaknya tak menyalahi aturan dalam melakukan relokasi.
"Perpres 126. Di beberapa pasal, pemerintah daerah bisa membantu UNHCR atas nama kemanusiaan," katanya.
