Tim Editor
"Investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat karena investor merasa pasokan energi tidak pasti. Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil ya mereka cari negara lain yang lebih siap," kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira saat dihubungi era.id, Senin (5/8/2019).
Dia menambahkan, padamnya listrik juga memberikan kerugian bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jabodetabek serta wilayah terimbas lainnya. Apalagi, kebanyakan pengusaha UMKM tidak mampu membeli genset yang berfungsi sebagai cadangan listrik.
"Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu," ungkapnya.
Tak hanya itu, pemadaman listrik yang berbuntut pada gangguan telekomunikasi, juga berdampak terhadap aktivitas jual beli online. Sebab aktivitas ekonomi mereka dilakukan dengan gawai yang membutuhkan sinyal jaringan telekomunikasi.
Imbas lainnya, Bhima bilang, pelayanan masyarakat jadi menurun. Dia melihat, banyak rumah sakit maupun obyek lainnya seperti kantor pemerintahan yang tak bekerja maksimal akibat masalah ini, meskipun di akhir pekan.
Dia meyakini, padamnya listrik ini juga merugikan perekonomian negara. Apalagi, perputaran uang di Indonesia terpusat di DKI Jakarta. Bhima berharap PLN memberikan kompensasi, termasuk ganti rugi dan memberikan listrik gratis.
"Artinya kalau pusat ekonomi terganggu, imbasnya ke pertumbuhan secara nasional," ujarnya.
Menteri BUMN jangan lepas tangan
Di sejumlah negara, ketika terjadi pemadaman listrik besar-besaran, penanggungjawabnya akan mundur. Misalnya, di Taiwan, Menteri Ekonomi Lee Chih-Kung mundur setelah terjadi pemadaman listrik di seluruh pulau.
Akibat pemadaman listrik ini, operasional lampu lalu lintas terganggu, dan banyak warga terjebak di dalam lift. Badan Kepolisian Nasional Taiwan pun terpaksa mendirikan pusat tanggap darurat untuk memastikan ketertiban setelah peristiwa ini.
Lee Chih-kung memimpin kementerian yang salah satunya bertanggung jawab terhadap pasokan listrik. Akibat kegagalan itu, dia pun mengajukan pengunduran diri pada Selasa malam, dan langsung disetujui oleh pemerintah.
Selanjutnya, Menteri Ekonomi Korea Selatan Choi Joong-Kyung juga mundur setelah adanya pemadaman listrik selama 30 menit dan mempengaruhi sekitar 2 juta rumah.
Melihat fenomena listrik padam di Indonesia, Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe meminta menteri di kabinet Joko Widodo ini mawas diri.
"Kalau di negara maju menteri yang kerjanya enggak becus, kan, menyadari dirinya. dia enggak mampu, dia mengundurkan diri," kata Maksimus saat dihubungi era.id.
Dia mengatakan, peristiwa mati lampu di wilayah pulau Jawa ini, harus jadi tanggung jawab dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, PLN merupakan BUMN yang jadi tanggung jawab Rini.
"PLN kan di bawah Kementerian BUMN, dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Jadi harusnya ada komitmen-komitmen dari menteri-menteri itu ketika dia tidak mampu menjalankan tugas," ungkap Maksimus.
Jika memang Rini tak mampu bertanggungjawab, Maksimus meminta dia mundur atau dicopot sekalian oleh Presiden Jokowi.
"Harusnya, menteri itu harus segera dicopot atau sekurang-kurangnya dia mengundurkan diri," tegasnya.
Apalagi, kejadian semacam ini sudah pernah terjadi. Sehingga, Maksimus beranggapan, PLN harusnya sudah punya mitigasi risiko jika ada listrik padam seperti ini.
"Berapa belas tahun lalu ada peristiwa yang sama dan harusnya itu bisa jadi pelajaran, bisa jadi catatan mereka. Sehingga kalau terjadi hal semacam ini harusnya mereka sudah punya strategi. Ini kan sampai puluhan jam. Enggak main-main itu di wilayah pusat bisnis dan perekonomian," tutupnya.
