Tim Editor
Jakarta, era.id - Luntang-lantung keberadaan pencari suaka yang saat ini ditampung di Lahan Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, membuat Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI gerah.
Penyediaan penampungan dan logistik kepada pencari suaka sebenarnya bukan tanggung jawab DKI. Karenanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, didampingi oleh Dinas Sosial DKI, Badan Kesbangpol DKI, memanggil United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk meminta kepastian.
Prasetio bilang, Pemprov DKI sudah tak memiliki dana untuk membiayai para pengungsi dari negara yang tengah berkonflik seperti Afganistan, Yaman, Sudan, dan Somalia ini.
"Kita sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kita juga tidak mencukupi juga kalau terus menerus. Bukan apa-apa, di sini kita melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," kata Prasetyo di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Para pencari suaka ini pun suda berkali-kali meminta kepastian dengan berunjuk rasa di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih. Namun, belum ada tindakan berarti yang dilakukan lembaga naungan PBB untuk pengungsi ini.
"Ini sangat mengganggu di wilayah jalan kebon sirih, perkantoran ini. Mereka berunjuk rasa enggak tahu aturan juga," tutur dia.
Sebenarnya, UNHCR sempat menyediakan makanan untuk mereka, setelah DKI menyetop persediaan pada 31 Juli lalu. Namun, logistik yang diberikan hanya tersedia selama 10 hari.
Untungnya setelah itu DKI mendapat sponsor untuk kembali menghidupi para pencari suaka. Tapi, Prasetyo tak ingin UNHCR bergantung kepada DKI terus menerus.
Akhirnya, DPRD dan Pemprov DKI memutuskan untuk menyetop bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk para pencari suaka di penampungan per hari ini karena suda tak ada lagi dana yang bisa digunakan.
Para pencari suaka berunjuk rasa di depan kantor UNHCR, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Diah/era.id)
"Dinsos udah ngomong, (logistik) setop mulai malam ini. Bukan permasalahan di pemprov, itu urusan UNHCR. Mereka pelan-pelan harus mencari solusinya," jelas Presetyo.
Tak hanya itu, DKI juga memperingatkan UNHCR bahwa lokasi penampungan sudah tidak bisa digunakan oleh para pencari suaka pada tanggal 31 Agustus mendatang.
"Tanggal 31, silakan UNHCR pulangkan. Nanti, kita tidak punya wewenang lagi. Pemerintah pusat (Kementerian Luar negeri) sudah mau mencoba, tapi UNHCR enggak ada gerakan apa-apa. Jadi, saya minta UNHCR tanggung jawabnya," pungkasnya.
