DPR Tolak Kenaikan Iuaran BPJS Kesehatan

Tim Editor

Perwakilan BPJS (Mery/era.id)

Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan dari Kementerian Keuangan untuk menaikkan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semua kelas. DPR minta pemerintah untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan ketimbang menaikkan iuran BPJS.

“Komisi IX dan komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan kenaikan premi JKN, untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing. Serta mendesak pemerintah untuk mencari cara lain dalam menganggulangi defisit dana jaminan sosial (DJS) kesehatan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI, Soepriyatno selaku pimpinan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Selain itu, Soepriyatno mengatakan, pihaknya juga mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan perbaikan sistem kepersertaan dana menagemen iuran. Termasuk kolektabilitas iuran dan percepatan data cleansing bersama Kementerian Sosial RI.

“Sehingga ada peningkatan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sesuai amanat UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS),” tuturnya.

Hasil rapat gabungan ini DPR juga meminta agar BPJS segera menyelesaikan penunggakan pembayaran klaim dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Soepriyatno mengatakan, hal ini penting agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.

“DPR mendukung pengutan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan JKN termasuk adanya pengutan payung hukum yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik,” ucapnya.

Soepriyatno mengatakan, DPR meminta agar BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPKB terkait pencetatan piutang iuran segmen PBPU sesuai dengan ketentuan PP No.19 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas PP No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Mereka Yang Menolak

Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Apalagi, jumlahnya hingga 100 persen, sehingga menjadi beban bagi masyarakat.

“Tidak setuju kalau iurannya kita naikan, mau kelas apapun. Saya tidak setuju. Kecuali iuran dari pemerintah (PBI). Maksudnya bukan kartu sehat, kartu ini harus gratis jangan kasih beban lagi ke masyarakat,” ujarnya dalam rapat.



Sependapat, Anggota Komisi XI Fraksi PKB, Siti Masrifah juga mengkritisi adanya rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan. Ia menyebut, rencana kenaikan yang semulai untuk menutup defisit anggaran tidak tercapai. Sebab, rencana ini sudah meresahkan. “Ini baru rencana tapi di dapil saya justru orang-orang cenderung menurunkan kelasnya. Karena rencana kenaikan iuran BPJS ini, justru yang kelas I turun jadi kelas II,” katanya.

“Diharapkan kenaikan iuran untuk menutup defisit, malahan pada memberhentikan kalau seperti ini. Jangan sampai masyarakat memberhentikan pembayaran,” lanjutnya.

Karenanya, dalam rapat gabungan antara Komisi IX dan XI bersama pemerintah, DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana akan menelusuri kebocoran anggaran yang menyebabkan kenaikan iuran BPJS.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, kebocoran defisit yang dialami BPJS tidak sekedar kesalahan manajemen. Tapi, juga soal perilaku peserta BPJS. Selain itu, pelayanan rumah sakit juga perlu diperhatikan supaya tidak berlebih atau di luar standar pelayanan BPJS.

“Masalahnya kecurangan, ada peserta yang tidak mengiur (membayar iuran) atau mengiur waktu sakit saja, itu diselesaikan dulu,” tuturnya.

Tag: bpjs ketua dpr

Bagikan: