Tim Editor
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, Papua dan Papua Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai kapanpun. Karena itu, pemerintah tidak akan membiarkan satu jengkalpun Papua dan Papua Barat lepas.
Ryamizard mengaku, mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga bumi Cenderawasih dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan.
“Presiden sudah menyampaikan sikap tegas pemerintah untuk menjaga Papua tetap menjadi wilayah yang damai dan aman. Papua adalah bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan sampai kapanpun,” katanya, dalam rapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9).
Demi menjamin kondisi keamanan yang kondusif di Papua, kata Ryamizard, pihaknya telah mendesain pendekatan smart power berbasis semesta yang merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan hard power dan soft power.
“Kekuatan hard power adalah dengan kekuatan TNI sebagai efek gentar dan kekuatan soft power melalui bela negara dan diplomasi kawasan dan negara-negara besar,” tuturnya.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini berujar, pemerintah tidak akan menarik pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari tanah Papua dan Papua Barat usai terjadi kerusuhan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, TNI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Karena itu, tidak ada kompromi apapun terhadap musuh yang ingin mencoba mengganggu keutuhan NKRI.
“Perlu kita ketahui, kalau TNI melaksanakan tugasnya, maka tak ada kompromi. Musuh negara harus dihancurkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Ia justru mempertanyakan motif dari pihak-pihak yang mendesak pemerintah untuk segera menarik pasukan TNI dari Papua dan Papua Barat. “Karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang, ini ada apa maksudnya?” tuturnya.
Ryamizard mengungkap, diterjunkannya TNI ke Papua sudah memenuhi persyaratan, di mana di wilayah itu terdapat kelompok pemberontak bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kelompok pemberontak bersenjata ini, masuk dalam definisi ancaman nyata terhadap pertahanan negara.
Lebih lanjut, Ryamizard pun turut menjadikan pernyataan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri sebagai dasar keputusan untuk tidak menarik pasukan TNI dari Papua. Megawati saat menjabat presiden, sempat menyatakan bahwa Papua pasti akan merdeka bila TNI ditarik dari Bumi Cenderawasih.
“Masih segar ingatan saya, pernyataan dari Bu Mega pada tahun 2004, dia berkunjung ke Papua. 'Seribu kali pejabat Gubernur Papua diganti, Papua tetap di sana, seribu pejabat Bupati Papua diganti, Papua tetap di sana, tapi satu kali TNI ditarik dari tanah Papua, besok Papua merdeka',” kata dia, mengutip pernyataan Mega.
Dugaan Keterlibatan ISIS
Ryamizard mengklaim, kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam dua pekan terakhir juga terindikasi dicampuri kelompok separatis yang bertujuan merdeka dari Republik Indonesia. Ia juga menyinggung keberadaan kelompok bersenjata di Papua.
Tak hanya itu, Ia mengungkap, terdapat tiga kelompok yang terlibat di dalam kerusuhan tersebut. Salah satunya, ada kelompok yang berafiliasi dengan teroris ISIS.
“Perlu kami jelaskan, kelompok di Papua ini ada tiga. Pertama, kelompok pemberontak bersenjata. Kedua, kelompok pemberontak politik, dan ketiga, kelompok pemberontak klandestin. Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua. Kini ketiga kelompok itu sudah bersatu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ia mengungkap, kelompok pemberontak Papua merdeka saat ini telah membentuk tentara baru, yaitu West Papua army yang merupakan gabungan tiga kelompok tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengaku, telah mengumpulkan perwakilan dan diplomat negara asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi di Papua yang memanas dalam beberapa pekan terakhir.
“Tugas para diplomat adalah menjelaskan mengenai situasi di negara kita, termasuk yang terjadi di Papua. Karena itu, Kemlu telah melakukan briefing kepada para diplomat asing di Jakarta pada 1 September lalu,” kata Retno.
Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan para diplomat Indonesia akan selalu mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia, termasuk Provinsi Papua, di kancah dunia. Tugas para diplomat Indonesia di luar negeri adalah untuk ‘pemagaran kedaulatan NKRI’.
“Sehingga kalau ada hal yang terkait dengan upaya pemisahan, maka itu sudah merupakan red line bagi kita semua,” tuturnya.
Seperti diketahui, kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu dipicu oleh insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua dan penangkapan sejumlah pelajar di Surabaya dan Malang pada 18 Agustus.
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar massa pedemo pada pekan lalu. Kerusuhan juga sempat terjadi di depan kantor Bupati Deiyai hingga menewaskan sejumlah warga sipil.
Sejak itu, seruan referendum pun terus bergaung dari kelompok pro-kemerdekaan Papua, termasuk Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, yang dituding pemerintah sebagai dalang di balik kerusuhan.
