Dalih Pemprov DKI Soal Bengkaknya Rencana Bujet Aibon dan Bolpoin

"Soal belanja alat tulis kantor, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp22 miliar. Kami akan lakukan penyesuaian, mudah-mudahan komponen aibon yang Rp82 miliar itu tidak ada," kata Syaefuloh saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Baca Juga : Menunggu Anies Pertanggungjawabkan Anggaran Lem Aibon

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh. (Diah/era.id)

Syaefuloh mengatakan, timnya tidak salah input data. Sebab, yang ada di dalam komponen e-budgeting masih bersifat sementara dan akan disesuaikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.

"Ini perlu waktu karena melibatkan begitu banyak sekolah, 2.100 sekolah, dan kita betul-betul hati-hati atas komponen-komponen itu. Tidak serta merta sekolah menyusun, kemudian kita masukkan ke dalam sistem e-budgeting," tutur dia.

Begitu pula dengan pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Pembelian bolpoin itu masuk dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Syaefuloh bilang, mereka sudah menyiapkan bahan revisi sejumlah komponen anggaran tersebut ke DPRD dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI untuk tahun 2020. "Anggaran itu juga dari suku dinas dan sementara," ungkap dia.

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana menemukan anggaran yang dianggap ganjil, yakni, pengajuan pembelian lem aibon sebagai belanja alat tulis kantor oleh Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp82,8 miliar. Dia pun menemukan adanya usulan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Temuan-temuan tersebut, sebelumnya, dapat dilihat di laman apbd.jakarta.go.id. Tapi sekarang sudah tidak bisa. William pun mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka kembali akses laman APBD untuk publik agar tak menimbulkan kecurigaan.

"Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!" pungkasnya.