Tim Editor
Kehadiran Puan seiiring memudarnya larangan rangkap jabatan yang terjadi di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Menjelang kabinet kerja menginjak usia empat tahun, Jokowi tampak melemah soal rangkap jabatan. Munculnya Puan mematik pertanyaan, apakah ini sinyal aktif kembali di PDIP?
Saat dikonfirmasi, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, sebagai Ketua DPP Bidang Politik sekaligus pengurus yang mewakili keterwakilan peran perempuan, Puan wajib hadir. Apalagi, kata Basarah, partainya butuh konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai menghadapi pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun mendatang. Termasuk keterlibatan Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif.
Puan Maharani di Kantor DPP PDIP (era.id)
Menurut AD/ART Partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai. Hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif. Basarah berharap Presiden Jokowi, atasan Puan di Kabinet Kerja, memberi restu.
"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujar Basarah di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Basarah bukan tanpa alasan berbicara seperti itu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat munaslub. Sama juga dengan sosok Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.
Jika katanya Airlangga punya rekam jejak bagus, Basarah juga yakin Puan Maharani tak kalah mentereng soal kinerja. "Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin kementerian PMK" kata Basarah.
Puan yang ditemui di acara verifikasi, memastikan tugas sebagai menteri tidak pernah terbengkalai. Namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai, itu diserahkan ke Presiden. Puan sendiri tetap memberikan porsi terbesar untuk tugas negara.
"90 persen itu untuk tugas negara, 10 itu untuk tugas partai," ujar Puan.
Lalu apakah porsi ke partai akan bertambah di tahun politik? Kata Puan, bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.
