Rieke Diah Pitaloka Dicopot PDIP Bukan Karena RUU HIP

| 09 Jul 2020 15:20
Rieke Diah Pitaloka Dicopot PDIP Bukan Karena RUU HIP
Rieke Diah Pitaloka (Foto Antara)
Jakarta, era.id - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membantah pergantian Rieke Diah

Pitaloka dengan M. Nurdin pada kursi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR karena

kisruh pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menegaskan pergantian tersebut merupakan hal

yang biasa terjadi. 

Meski begitu, ia ingin agar Nurdin juga mengawal RUU Omnibus Law Cipta Kerja

(Ciptaker). Terkait RUU HIP, Bambang mengatakan DPR sebagai pengusul sudah

setuju untuk menghentikan pembahasan. 

"Itu sudah clear (bukan karena RUU HIP). Bola RUU HIP sekarang di pemerintah, jadi

kita tunggu pemerintah, kalau pemerintah bilang ngga mau bahas, selesai pula ini

barang," kata Bambang saat konferensi pers di ruang Fraksi PDIP, Gedung Parlemen,

Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Selain itu, Bambang juga meluruskan, Rieke dicopot bukan karena kinerja

sebagai pimpinan Baleg yang tidak maksimal atau disiplin. Fraksi PDIP selama

ini sangat mengapresiasi kerja Rieke di Baleg DPR.

Hanya saja untuk pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker, fraksinya memutuskan perlu

mengganti orang yang lebih kompeten. Sebab, RUU sapu jagat tersebut merupakan salah

satu impian Presiden Joko Widodo, dan PDIP sebagai partai pendukung pemerintah harus

fokus dalam pembahasannya.

Baca juga: Pengganti Rieke di Baleg Diminta Kawal Omnibus Law dan RUU HIP

"Apakah Bu Rieke tidak mampu? Bu Rieke mampu dalam hal fokus, dimana Bu Rieke pernah

mencetak berbagai fokus, beliau lah yang meloloskan UU SJSN yang kemudian jadi BPJS

yang sekarang merasa kesehatannya terjamin," papar Bambang.

Saat ini, kata Bambang, fraksi hanya menempatkan Rieke di Komisi VI DPR untuk

mengawal kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi saat ini

Menteri BUMN Erick Thohir sedang melakukan perampingan klaster di kementeriannya.

Untuk diketahui Kementerian BUMN telah selesai menyusun klasterisasi BUMN dari 27

menjadi 12 klaster. Masing-masing wakil menteri BUMN akan menaungi enam klaster.

"Mbak Rieke yang begitu fokusnya bagus bos, itu clear sudah pernah dibuktikan di

lapangan. Jadi jangan pernah ada pikiran Mbak Rieke salah, dicopot, itu salah.

Clear," tegasnya.

Tags : ketua dpr
Rekomendasi