Tim Editor
Perusahaan BUMN pertama yang membutuhkan PMN, kata Erick adalah PT Hutama Karya (Persero) yang saat ini sedang menyelesaikan proyek Jalan Tol Sumatera. PT Hutama Karya, kata Erick, membutuhkan PMN sebesar Rp7,5 triliun. Adapun rinciannya, jalan ruas Pekanbaru-Padang, termasuk seksi Pekanbaru dan Pangkalan sebesar Rp4,3 triliun dan jalan ruas Simpang Indralaya dan Muara Enim sebesar Rp3,2 triliun.
"Memang penting sekali bagi kami pada saat ini kita terus membangun logistik dimana untuk juga menjaga kesenjangan ekonomi di Sumatera. Jadi tidak terus bertumpuk di Pulau Jawa," papar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Perusahaan pelat merah kedua yaitu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang memerlukan PMN sebanyak Rp6 triliun. Erick bilang, dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Ekonomi Nasional dengan memberikan penjaminan kredit modal kerja baru untuk UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo.
Baca juga: Arief Poyuono Usul Judi Togel Dilegalkan, Gerindra Bereaksi
Ketiga, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang membutuhkan suntikan dana sebesar Rp1,5 triliun yang akan disalurkan pada program PNM Mekaar. Ercik mengaku, ada sekitar 6,6 juta nasabah Mekaar di tahun 2020.
Dia menambahkan, pinjaman PNM Mekaar pada para nasabahnya berkisar Rp4 juta hingga Rp20 juta. "(Pinjaman) tanpa agunan ini kita harapkan dengan kondisi COVID-19 yang terjadi ini para ultra mikro ini juga tidak tumbang dan ini perlunya kita jaga mereka untuk tetap bisa melakukan kegiatan," kata Erick.
Perusahaan BUMN yang terakhir adalah PT ITDC yang membutuhkan PMN sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
"Selain PMN, kemarin ITDC juga mendapat pinjaman jangka panjang selama 35 tahun dari Asian Infrastructure Investment Bank yang memang bunganya sangat kompetitif," pungkas Erick.
