Tim Editor
"Kami melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik. Ke depannya enggak boleh lagi. Kalau baik (perencanaannya) tentu ada timetable-nya," kata Taufik di Gedung G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018).
DPRD akan mengundang sejumlah SKPD untuk mencari tahu penyebab kecilnya penyerapan anggaran tersebut. Dirinya khawatir bila tidak segera diselesaikan akan terjadi banyak penyimpangan.
"Saya kira legislatif akan banyak melakukan komunikasi dan mengundang SKPD untuk mendiskusikan itu. Karena kalau enggak (dipanggil) besar di ujung, kalau besar di ujung penyimpangannya banyak," papar Taufik.
Taufik tak ingin ada lagi teguran yang datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat itu Sri Mulyani sempat menyindir Pemprov DKI karena anggaran serapan yang mengendap mencapai Rp20 triliun di bank.
"Kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), bulan November uang DKI di bank Rp20 triliun," ucapnya.
Seperti diketahui APBD DKI Jakarta tahun 2018 ini sebesar Rp77,1 Triliun. Anies-Sandi bikin target akan mampu menyerap anggaran hingga Rp20 triliun. Namun faktanya, triwulan pertama ini hanya mampu menyerap 6 persen dari anggaran atau sekitar Rp5 triliun.
