Tim Editor
Permintaan itu disampaikan Jokowi langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Jokowi berpandangan, PKH merupakan satu instrumen APBN yang paling efektif untuk menekan angka kemiskinan. Dan menurut rencana, nih, nantinya bukan cuma dana bantuan yang dinaikkan, tapi juga jumlah penerima bantuan.
Kabar ini jelas baik. Soal populis atau tidaknya, kita lihat lewat data.
Sejauh ini, sekitar sepuluh juta masyarakat telah terdaftar sebagai penerima PKH. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2018, angka kemiskinan di Indonesia masih dua digit, sekitar 10,12 persen atau 26,58 juta.
Adapun kategori penerima bantuan adalah masyarakat yang terdata sebagai penduduk miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kementerian Sosial, yakni mereka yang berpenghasilan di bawah Rp387.000 per bulan.
Menekan angka kemiskinan
Soal mengurangi kemiskinan, pemerintah memang tak boleh asal klaim. Berdasarkan data BPS, sejumlah provinsi di wilayah timur Indonesia masih mencatatkan angka kemiskinan yang relatif tinggi. Jika dirinci, Papua jadi provinsi paling miskin dengan 28,5 persen. Sedangkan wilayah paling 'kaya' di daratan timur Indonesia adalah Gorontalo dengan angka 17,7 persen.
Ketidakmerataan jadi masalah. Jelas, karena kebanyakan masyarakat miskin ditemukan di wilayah pedesaan, atau masyarakat adat yang sejak lama terpinggirkan dari proses perkembangan ekonomi dan sentuhan program bantuan serta pembangunan.
Per 2016, persentase penduduk desa yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 14,1 persen. Sedang masyarakat kota yang jatuh ke dalam lubang kemiskinan adalah 7,8 persen.
Menariknya, data yang sama yang dihimpun per Maret 2016 menunjukkan Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan angka kemiskinan absolut terbesar dengan 4,78 juta, disusul Jawa Tengah dengan 4,51 juta jiwa. Untuk provinsi dengan angka kemiskinan absolut paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 1,16 juta jiwa.
Di awal pemerintahannya, bahkan sejak masa kampanye, Jokowi pernah berjanji memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan. Janji itu tertuang dalam butir ketiga Nawacita.
Selain mewacanakan untuk menaikkan jumlah bantuan dalam PKH, Jokowi, lewat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah meningkatkan roadmap dana desa setiap tahunnya. Dari hanya sebesar Rp20,76 triliun pada 2015, pada 2017 dana tersebut meningkat sekitar 300 persen menjadi Rp60 triliun.
Populis atau tidaknya kebijakan ini, angka kemiskinan di Indonesia yang jelas masih tinggi, dan pemerintah telah menegaskan tekadnya untuk mengurangi kemiskinan.
“Kita memang ingin mengurangi kemiskinan, kok. Kecuali kalau kamu pengin jumlah orang miskin nambah," ungkap Bambang menanggapi anggapan banyak orang soal kebijakan populis ini.
