Hasil pencarian "PKS", 3167 hasil ditemukan.
Cluster 3 diisi oleh partai-partai yang memperoleh suara antara 7-10 persen pada Pemilu 2019: PKB, Nasdem, PKS, dan Demokrat.. Sementara PKB (7,5 persen), Nasdem (4,1 persen) dan PKS (5,2 persen) cenderung lebih dinamis.
ERA.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyarankan Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan diskresi untuk jual saham di pabrik.. Kalau DPRD tidak menyetujui, Gubernur bisa lakukan diskresi," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Muhammad Arifin dalam diskusi.. PKS, kata dia, sejak awal mendukung Gubernur Anies Baswedan menjual saham di pabrik bir ini karena PKS merupakan partai pendukung
kasus kekerasan berbasis gender siber (KBGS) ikut diatur dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS.. Sebabnya, kasus-kasus KBGS belum dimasukkan ke dalam naskah akademik RUU PKS tahun 2017... "Dalam naskah akademik RUU PKS di tahun 2017 belum ada terkait kekerasan berbasis gender, karena itu kami dorong dimasukkan
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS Bukhori mengatakan selama ini pelaksana kekuasaan kehakiman menjalani uji kelayakan di DPR
ERA.id - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas.. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut masuknya RUU PKS ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 menjadi butki keberpihakan.. Dari 33 RUU tersebut, RUU PKS masuk di dalamnya.
Namun, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS tetap mendesak pimpinan DPR RI memasukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU.. Senada, Sekretaris Fraksi PKS Ledia Hanifa juga merasa kecewa karena penetapan daftar Prolegnas Prioritas 2021 tidak disertai.. Namun, PKS tetap menilai RUU Pemilu penting untuk terus dibahas demi memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Anshori Siregar mendesak BPOM segera menerbitkan PPUK fase
Disusul PDIP sebanyak 14,2 persen, kemudian Golkar, PKS dan Demokrat di kisaran angka lima persen... Di antara partai-partai yang ada, pilihan lebih banyak pada Gerindra dan PDIP, kemudian Golkar, PKS, dan Demokrat.
ERA.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengkritik soal penunjukan Pejabat (Pj) gubernur diserahkan.. Kebijakan itu, kata Mardani, makin menguatkan PKS mendesak pemerintah agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap dibahas
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyebut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS.. Hal ini menyusul masuknya RUU PKS dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021... Politisi NasDem ini mengatakan, ada sejumlah hal pokok yang menjadikan RUU PKS penting untuk dibahas.
Menurut HNW, justru sebagian besar pimpinan MPR selain dari PKS juga dari PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PPP
ERA.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut fraksinya telah mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya sejak 404 hari
ERA.id - Fraksi PKS DPR RI mengkritik keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah yang mencabut Rancangan Undang-Undang.. "Terdapat beberapa catatan kritis Fraksi PKS terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat.. mengeluarkan RUU tersebut dari prolegnas prioritas 2021," ujar Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf melalui keterangan
pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Siti menilai KLB Demokrat bisa jadi bertujuan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS
Contoh Fahri Hamzah, ia dipecat sebagai kader anggota dari PKS saat itu ia masih duduk wakil ketua DPR.