Pemerintah Resmi Terbitkan 49 Peraturan Turunan UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi 'vaksin' bagi.. memulihkan perekonomian nasional yang mengalami kelesuan selama setahun terakhir sebagai akibat dari pandemi ini," kata Yasonna

Yasonna Klaim Aturan Turunan UU Cipta Kerja Jadi 'Vaksin' Pulihkan Perekonomian

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap dengan diundangkannya peraturan pelaksana tersebut dapat kembali memulihkan.. pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia," ujar Yasonna.. Yasonna menambahkan, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi 'vaksin' bagi lesunya perekonomian Indonesia.

Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Tapi Bukan Prioritas

Hal itu ditetapkan dalam rapat kerja bersama Menkumham Yasonna Laoly pada 14 Januari lalu yang menetapkan daftar Prolegnas

Baleg DPR Sebut Usulan Revisi UU ITE Sudah Lama Ada, Tapi Terhalang RUU PDP

Pimpinan Baleg juga akan berbicara dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menjadwalkan rapat kerja

Tangkap Kode Presiden, Baleg DPR Sebut UU ITE Masih Bisa Masuk Daftar Prolegnas

yang akan menjadi pengusul revisi UU ITE masih harus dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna.. Laoly.

RUU Prolegnas Prioritas 2021 Batal Disahkan Akibat Tersandung Polemik RUU Pemilu

Pengesahan tingkat pertama itu turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta perwakilan dari Dewan Perwakilan

Peringatan Hari Pers Nasional, Yasonna Laoly Ingatkan Media Terus Berinovasi

ERA.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan media massa konvensional untuk terus berinovasi agar tak kalah.. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh media resmi, bukan oleh media sosial," kata Yasonna... Di sisi lain, Yasonna menyatakan pemerintah saat ini fokus mengatasi tekanan pandemi Covid-19.

Resmi! Jokowi Teken PP Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Komponen Cadangan dari Sipil Bisa Dapat Pangkat Militer

Jokowi pada 12 Januari 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna.. Laoly.

RUU BPIP Hingga RUU Minuman Alkohol Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2021

Pengesahan ini turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Bela Pemerintah Soal Pembubaran FPI, Komisi III DPR: Silakan Gugat

Dalam rapat itu, hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Jaksa Agung

Rizieq Shihab Perintahkan Gugat Pembubaran FPI ke PTUN

menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. Laoly, Kapolri Idham Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar

Warga Petamburan Ramai-Ramai Copot Atribut FPI

menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. Laoly, Kapolri Idham Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar

Pemerintah Tampilkan Video Dukungan Imam FPI Rizieq Shihab untuk ISIS

menteri yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. Laoly, Kapolri Idham Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar

Pemerintahan Jokowi Sudah Bubarkan 2 Ormas Islam, HTI dan FPI

Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Simbol dan Atribut FPI Dilarang di Seluruh Wilayah Indonesia

lembaga yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna.. Laoly, Kapolri Idham Aziz, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar