Hasil pencarian "KPK", 8286 hasil ditemukan.
Kabar ini membantah pernyataan pemerintah (KPK dan Meknumham) yang menyebutkan Harun berada di luar negeri saat OTT KPK pada.. Sebelumnya, KPK menyatakan Harun sudah berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan atau OTT dilakukan yakni 8 Januari.. terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri," ujar Wakil Ketua KPK
Kabar ini membantah kabar yang menyebutkan Harun berada di luar negeri saat OTT KPK pada 8 Januari lalu... Dirjen Imigrasi berkilah ada penundaan waktu dalam proses data perlintasan antarnegara buronan KPK tersebut saat ia kembali.. Januari telah juga ditindaklanjuti dengan penetapan status dicegah untuk tidak keluar negeri atas dasar perintah Pimpinan KPK
Yang pasti, Polri akan membantu KPK mencari Harun. “Polri sudah menerima surat... Intinya back up daripada penyidik KPK mencari pelaku di mana,” ucapnya... Harun Masiku jadi buronan KPK dalam kasus suap yang melibatkan komisoner KPK, Wahyu Setiawan.
akan melakukan intervensi terkait kasus yang menjerat mantan calegnya Harun Masiku yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.. Apalagi, secara rinci riil tidak ada kewenangan beliau untuk melakukan intervensi terhadap KPK. Dia Menkumham... "Saya kan bukan (komisioner KPK)," kata dia.
Jakarta, era.id - KPK telah menetapkan 4 tersangka korupsi suap penetapan calon terpilih anggota DPR RI Periode 2019-2024.. Terkait kasus ini Kapolri Jenderal Pol Idham Azis siap mmbantu KPK memburu Harun... “pPda prinsipya Polri tentu akan memberikan bantuan kepada rekan-rekan KPK,” kata Idham Jumat (17/1).
Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah,” ungkap mantan Ketua Pansel Capim KPK tersebut... Pada 8 dan 9 Januari lalu, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang berkaitan dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu.. Adapun KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu Wahyu, Agustiani, Saeful dan Harun Masiku.
Sebelumnya beredar kabar Harun berada di Jakarta saat OTT KPK. "Pokoknya belum di Indonesia... Baru pada 13 Januari 2020 Imigrasi telah menerima surat permintaan pencekalan Harun Masiku dari KPK... Berdasarkan penyelidikan KPK, Wahyu disebut meminta uang Rp 900 juta kepada Harun agar proses PAW disetujui.
era.id - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan mengklarifikasi terkait dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang ditangani oleh KPK
"Ketika pimpinan KPK dengan Undang-undang KPK lama itu sifat dari kegiatan mereka adalah kolektif kolegial.. melibatkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK... Harusnya yang dilakukan KPK itu mengikuti ketentuan dalam UU itu," jelas Teguh.
Jakarta, era.id - Penyidik KPK saat ini belum juga menggeledah kantor DPP PDI Perjuangan karena belum keluarnya izin dari.. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan permohonan izin penggeledahan dari Dewan Pengawas hingga Rabu pagi belum juga turun.. Ia tidak tahu alasan Dewan Pengawas yang belum menerbitkan izin untuk melakukan penggeledahan Kantor PDIP, namun pihak KPK
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memasukan nama Harun Masiku dalam daftar pencarian orang (DPO).. "Belum, kita belum mengeluarkan surat apa-apa," ujar Komisioner KPK Alexander Marwata di Gedung Parlemen, Senayan.. Sementara Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya saat ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari
Jakarta, era.id - MPR RI dan KPK sepakat upaya pemberantasan korupsi tidak boleh secara gaduh dan menimbulkan ketakutan dalam.. KPK jangan berorientasi kepada mengejar orang. Tapi yang harus dikejar adalah uang negara... "Kemudian, KPK tadi juga meyakinkan kepada kami, bahwa KPK tidak bekerja sebagi tunggangan parpol dan kepentingan apapun
Jakarta, era.id - Pimpinan MPR RI menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)di Gedung Parlemen, Senayan.. Bamsoet juga akan mengingatkan KPK untuk memberikan perhatian khusus kepada skandal Asuransi Jiwasraya... Selain itu MPR juga akan meminta KPK memberi perhatian terhadap kasus Asabri dan kelemahan OJK.
Jakarta, era.id - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tanpa adanya izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK... Saat ini aturan yang lebih teknis bagi Dewas KPK untuk melaksanakan amanat UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK belum dibuat.. KPK baru.