Hasil pencarian "KPK", 8315 hasil ditemukan.
Jakarta, era.id - KPK merespon positif hasil temuan dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ombudsman RI.. Menurut KPK, tidak boleh ada lagi maladministrasi dari fasilitas yang didapatkan oleh terpidana korupsi... KPK berharap Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM dapat segera melakukan pembenahan secara konkret.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali melelang sejumlah barang sitaan milik terpidana mantan.. ,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (15/9/2018)... Totalnya mencapai hampir Rp 17 miliar meski yang telah disita KPK mencapai Rp400 miliar.
"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan... KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018)... memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," sambung Febri.
Jakarta, era.id - Jaksa eksekusi pada Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK melakukan.. Pemindahan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan surat kuasa dari mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut... di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
"KPK menganggap, orang (PNS) ini sudah saya tangkepin, sudah keluar dari penjara, kok balik lagi?.. Kerja saya (KPK) enggak efektif dong?
Di mana pertemuan keduanya terjadi di rutan KPK, beberapa waktu lalu... Namun karena KPK membutuhkan keterangannya dalam penyidikan perkara PLTU Riau-1, Novanto akhirnya dititipkan ke Rutan KPK.. Di dalam Rutan KPK itulah Novanto bisa menemui Eni yang memang tengah ditahan di sana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pelimpahan berkas sekaligus tersangka ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.. di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/9/2018)... Dalam kasus ini, Eni disebut KPK telah menerima Rp 4,8 miliar dari Kotjo sebagai commitment fee.
Semua fraksi-fraksi di sana sudah mengganti anggotanya yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka
KPK menyebut, pengembalian uang itu terkait penyidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 Riau yang melibatkan.. Hingga kini KPK masih menelusuri aliran uang itu... Dalam pengembangan perkara, KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka.
14:08 Jakarta, era.id - Menteri Sosial Agus Gumiwang datang ke Gedung Merah Putih KPK... Menurut Agus, kedatangannya ini untuk berkonsultasi dengan para petinggi KPK... Rencananya, Agus akan ditemui oleh sejumlah petinggi KPK termasuk pimpinan KPK untuk diskusi terkait pencegahan korupsi tersebut
Jakarta, era.id - KPK menyatakan ada pengembalian uang yang dilakukan dari Partai Golkar terkait kasus suap pembangunan proyek.. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah. "Benar, ada pengembalian dari Partai Golkar... Dari pengembangan perkara itu, KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka.
kader partai berlambang beringin yang merasa pernah menerima uang 'haram', agar segera mengembalikannya kepada KPK.. meminta agar petinggi Partai Golkar melakukan koordinasi kepada anggotanya agar menyerahkan uang 'haram' itu ke KPK.. Kemudian, KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka.
Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, rekan Steffy itu dimintai keterangan oleh penyidik terkait kepemilikan aset yang.. Terkait kasus ini, Febri juga menyebut kalau KPK juga menggunakan rumus follow the money... Penetapan ini dilakukan KPK setelah melakukan operasi senyap saat itu.
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya tengah mengecek aset yang dimiliki oleh terpidana.. "KPK sekarang sedang melihat aset-aset atau dana yang dimiliki oleh Setya Novanto di rekening-rekening untuk kepentingan.. pembayaran uang pengganti," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan
Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak bekas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo harus.. Dalam konteks pencegahan korupsi, KPK menilai pengembalian barang itu menjadi hal yang harus segera dilakukan... Kalau memang itu persoalan administratif, tentu bisa diselesaikan secara administratif," ungkap Juru Bicara KPK Febri