Tim Editor
ERA.id - Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di Kota Solo yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sempat menegang. Pasalnya mereka ingin agar aspirasinya tertampung dan diterima seluruh pimpinan DPRD Kota Solo.
Awalnya massa diterima empat Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto, Achmad Sapari, Ardianto Kuswinarno, dan Taufiqurahman. Namun massa menginginkan bertemu dengan Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo. Mereka bersikukuh hingga aksi unjuk rasa sempat deadlock.
Namun tak berselang lama Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo keluar dari gedung DPRD dan menemui massa. Ia kemudian menerima tuntutan mereka dan menandatangani tuntutan tersebut bersama empat Wakil Ketua DPRD dan 12 elemen gabungan mahasiswa.
Terkait hal ini Korlap Aksi dari HMI Surakarta Addien Syam mengatakan awalnya sempat terjadi ketegangan karena Ketua DPRD tidak menemui massa yang berunjuk rasa.
"Padahal semua perwakilan fraksi ada, tapi ketuanya tidak ada. Percuma kalau hanya ada perwakilan fraksi tapi ketua tidak tanda tangan (tuntutan)," katanya.
Untuk itu ia menuntut agar dalam waktu 2x24 jam BBM bisa diturunkan. Sebab menurut mereka solusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah bukanlah jaminan.
"Sebab UMR (upah minimum regional) tidak bisa mensejahterakan hidup keluarga dengan dua anak. Apalagi jika ditambah kenaikan BBM ini," katanya.
Mereka meminta tuntutannya bisa disampaikan dalam 1x24 jam dan ditindaklanjuti pada 2x24 jam. "Makanya kami meminta Ketua DPRD ada. Sebab ketua merupakan pucuk pimpinan," katanya.
Jika tuntutan mereka ini tidak ditindaklanjuti mereka akan mengajukan tuntutan itu kembali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ditanya apakah aksi tersebut akan ditindaklanjuti, ia akan melakukan koordinasi dengan aliansi mahasiswa lainnya.
"Pasti ada, cuma kita perlu ada koordinasi lagi dengan aliansi saudara solidaritas perlawanan rakyat Surakarta," katanya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan akan menyampaikan tuntutan ini ke DPR RI dan ke Presiden. Selain itu DPR RI akan melakukan upaya untuk mengantisipasi adanya kenaikan inflasi pasca kenaikan harga BBM tersebut.
"Kami berupaya melalui Banggar (Badan Anggaran) untuk memaksimalkan bantalan sosial untuk masyarakat," katanya.
