Tim Editor
ERA.id - Sejumlah perusahaan di Jerman kesulitan mendapat tenaga kerja profesional. Diperkirakan jumlah lowongan pekerjaan tenaga profesional di Jerman mencapai dua juta yang belum terisi.
Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan negaranya memiliki sedikitnya dua juta lapangan pekerjaan yang belum terisi sampai dengan saat ini. Hal ini pun menjadi masalah serius bagi Jerman dan menimbulkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kekhawatiran terbesar kami adalah kekurangan pekerja terampil, kami memiliki lebih dari 700.000 lowongan yang terdaftar, namun banyak perusahaan tidak lagi melaporkan lowongan mereka. Diperkirakan ada hampir 2 juta lowongan,” ujarnya, dikutip Anadolu, Jumat (19/1/2024).
Habeck mengatakan dengan Undang-Undang Imigrasi Terampil yang baru-baru ini diadopsi, pemerintah akan meningkatkan upaya untuk menarik lebih banyak spesialis yang berkualitas, profesional dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
Dia juga menambahkan bahwa Jerman harus memanfaatkan seluruh potensi dalam negeri dengan mempromosikan pekerjaan paruh waktu, dan menciptakan peluang bagi mereka yang ingin terus bekerja di hari tua.
Negara dengan perekonomian terbesar di UE saat ini menghadapi kekurangan tenaga kerja yang signifikan, terutama di sektor teknologi informasi, energi terbarukan, konstruksi, teknik, dan medis.
Melansir dari Economic Times, para peneliti mewawancarai 22.000 perusahaan Jerman atas krisis tenaga kerja tersebut. Sebanyak 58 persen perusahaan di sektor industri melaporkan kekuarangan tenaga kerja. Situasi yang terjadi di Jerman ini diperburuk dalam beberpa tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.
Achim Dercks, presiden Kamar Dagang dan Industri Jerman (DIHK), mengatakan bahwa kekosongan tersebut "mengakibatkan hilangnya potensi penciptaan nilai sebesar 100 miliar euro.
Dua pertiga perusahaan di dua sektor yang melambangkan kekuatan ekonomi Jerman, yaitu peralatan mesin (67 persen) dan industri otomotif (65 persen), juga melaporkan kesulitan dalam mencari staf.
DIHK menuntut adanya perubahan undang-undang ketenagakerjaan untuk mengatasi masalah ini, termasuk kemudahan perekrutan pekerja asing, pengurangan birokrasi, peningkatan partisipasi lansia di pasar tenaga kerja dan keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik untuk menarik dan mempertahankan pekerja.
“Krisis energi dan masalah rantai pasokan bukan satu-satunya faktor risiko deindustrialisasi di Jerman. Masalah perekrutan juga (merupakan salah satu faktornya),” jelas Dercks.
DIHK menyerukan “fasilitasi imigrasi berbasis tenaga kerja” bagi warga non-Eropa, khususnya warga Ukraina, yang baru saja tiba di Jerman.
Pemerintah Jerman, yang pada bulan September memperkirakan kekurangan pekerja terampil berjumlah sekitar 240.000 orang, telah menyusun rencana untuk mereformasi kebijakan visa untuk menarik tenaga kerja asing.
Pada bulan November, koalisi pemerintahan Jerman setuju untuk menerapkan sistem berbasis poin yang terinspirasi oleh model yang diterapkan di Kanada.
