Tim Editor
ERA.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron menerima surat pengunduran diri Perdana Menteri Gabriel Attal. Namun Attal tetap dipertahankan sebagai kepala pemerintahan sementara oleh Macron.
Kantor kepresidenan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Macron telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Gabriel Attal dan menteri lainnya pada hari Selasa (16/7).
"Attal dan anggota pemerintah lainnya akan menangani urusan saat ini sampai pemerintahan baru ditunjuk," kata pernyataan itu, dikutip BBC, Rabu (17/7/2024).
Meski sudah menyetujui dan menerima surat pengunduran diri tersebut, tidak ada batas waktu yang pasti kapan Macron harus menunjuk perdana menteri baru. Terlebih setelah pemilihan parlemen bulan ini membuat Majelis Nasional tidak memiliki blok politik dominan yang berkuasa untuk pertema kalinya di Republik modern Prancis.
Pemerintahan sementara yang dipimpin Attal hanya akan fokus menangani urusan sehari-hari.
"Agar periode ini dapat berakhir secepat mungkin, semua kekuatan Partai Republik harus bekerja sama dalam proyek dan tindakan yang bermanfaat bagi rakyat Prancis," kata pernyataan presiden tersebut.
Diketahui sesi pembukaan Majelis Nasional, majelis rendah parlemen Prancis, dijadwalkan pada hari Kamis.
Dalam proses itu, biasanya anggota pemerintah dilarang menjadi anggota parlemen, tetapi tindakan pada hari Selasa ini memungkinkan Attal untuk m-engambil kursinya sebagai anggota parlemen dan memimpin kelompok sekutu Macron yang berhaluan tengah di Majelis Nasional.
Hal ini juga mengisolasinya dari mosi tidak percaya, karena ia telah mengundurkan diri dan pemerintahan sementara tidak dapat mengikuti mosi tersebut.
Prancis berada di ambang kelumpuhan pemerintahan sejak pemilihan Majelis Nasional awal bulan ini yang mengakibatkan perpecahan di antara tiga kelompok politik utama, koalisi sayap kiri New Popular Front, sekutu Macron yang berhaluan tengah, dan Partai sayap kanan Nasional Marine Le Pen.
New Popular Front (NPF) memenangkan kursi terbanyak namun gagal mencapai mayoritas yang dibutuhkan untuk memerintah sendiri. Tiga partai utama koalisi sayap kiri, yaitu France Unbowed, Partai Sosialis, dan Partai Hijau, telah mendesak presiden agar meminta bantuan mereka untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun perundingan internal mereka berubah menjadi perselisihan sengit mengenai siapa yang harus dipilih sebagai perdana menteri.
