Tim Editor
ERA.id - Walikota Auckland, kota terbesar di New Zealand, mengindikasikan bahwa karantina total (lockdown) selama tujuh hari, yang diumumkan Sabtu, (27/2/2021), bakal berdampak pada beberapa warga kehilangan pekerjaan dan kerugian hingga 21,7 juta dolar AS (Rp309 miliar) per hari.
Melansir dari Rueters, lockdown selama tujuh hari ini diterapkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern pada kota berpenduduk 2 juta orang setelah ditemukannya satu kasus infeksi COVID-19. Kebijakan ini menandakan strategi respons yang ketat dan segera, yang dijalankan pemerintah New Zealand sejak awal pandemi.
Pendekatan ini terbilang sukses dan membuat New Zealand masuk dalam jajaran negara yang berhasil mengontrol persebaran infeksi COVID-19.
Namun, karantina total yang terakhir mengundang sejumlah kritik di media sosial.
Walikota Auckland Phil Goff, seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa kota terbesar di New Zealand itu bakal kehilangan 200 mata pekerjaan dan merugi hingga 30 juta dolar New Zealand atau setara Rp309 miliar. per hari selama penerapan lockdown.
Hal ini mendorong Goff menyatakan bahwa warga Auckland perlu diprioritaskan sebagai penerima vaksin COVID-19.
"Kita perlu memprioritaskan vaksinasi COVID-19 di Auckland untuk menghindari kemungkinan adanya lockdown berikutnya, melindungi pekerjaan dan pemasukan warga, dan memastikan Auckland bisa tetap berperan membantu pemulihan ekonomi nasional," kata Goff dalam sebuah pernyataan.
Lockdown terbaru ini membuat beberapa acara olah raga dan kultur terpaksa dibatalkan atau ditunda. Lalu lintas, terutama di perbatasan kota Auckland, juga mengalami kemacetan selama akhir pekan.
Lockdown di Auckland ini dipicu oleh aktivitas seorang warga yang terinfeksi COVID-19, namun, tetap beraktivitas biasa selama sepekan. Akibatnya, dua kasus infeksi lain terjadi selama akhir pekan. Namun, pada Senin, pemerintah tidak menemukan adanya kasus infeksi baru.
"Sudah jelas, konsekuensinya sangat besar," kata Ardern dalam program 'The AM Show'.
Ia mengatakan bahwa warga penyebab lockdown di Auckland itu 'telah melakukan sejumlah kesalahan' seperti mengunjungi keluarga dan mengunjungi sejumlah acara publik setela dites COVID-19. Namun, Ardern mengatakan bahwa polisi yang akan menentukan apakah warga tersebut layak mendapat hukuman.
"Seseorang bisa berbuat hal bodoh. Namun, kita tak akan mampu melewati semua ini bila ia dikritik terus-terusan hingga tak berani menyampaikan kebenaran yang terjadi," kata dia.
Sejauh ini New Zealand baru mengumumkan adanya kurang lebih 2.000 kasus infeksi COVID-19 dan 26 kasus kematian akibat infeksi virus tersebut.
