Tim Editor
ERA.id - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden pada Rabu, (7/4/2021), mengumumkan bakal menyediakan dana 235 juta dolar AS, atau setara Rp3,4 triliun, sebagai dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina.
AS juga bakal kembali mendanai organisasi PBB yang mengelola krisis pengungsi internasional, setelah kanal pendanaan ke organisasi tersebut ditutup oleh presiden AS terdahulu, Donald Trump.
Paket pendanaan, yang detailnya diumumkan oleh Sekretaris Negara AS Antony Blinken, dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki hubungan AS dengan rakyat Palestina yang rusak di era Presiden Trump.
Berdasarkan laporan Reuters, dana yang akan dikuncurkan pemerintahan Binden mencakup 150 juta dolar AS lewat badan kemanusiaan PBB UNRWA, 75 juta dolar AS lewat program ekonomi dan pembangunan AS, dan 10 juta dolar AS untuk program perdamaian.
Para pembantu Biden juga mensinyalir niat pemerintah AS dalam menegosiasi solusi dua-negara, dan menjadikannya tujuan utama kebijakan negara tersebut terkait konflik Israel-Palestina.
Pemerintahan Trump memutus hampir seluruh aliran dana kemanusiaan ke Palestina pada tahun 2018. Langkah ini dipandang berbagai pihak sebagai paksaan terhadap rakyat Palestina untuk mau bernegosiasi sesuai klausul dari pemerintah Israel, yang tujuannya adalah menghindarkan Palestina dari status negara yang berdaulat.
Penyetopan dana kemanusiaan itu terjadi setelah adanya boikot terhadap upaya perdamaian pemerintahan Trump, yang kala itu justru mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindah kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Penyetopan dana kemanusiaan berimbas besar terhadap United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) yang menyediakan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 5,7 juta pengungsi Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan di sekitar wilayah Timur Tengah.
Rencana AS memperbarui pendanaan kemanusiaan disambut baik oleh Komisioner-Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini. Kepada Reuters, Lazzarini mengatakan bahwa rencana pendanaan "akan disambut dengan sangat baik" namun ia menyampaikan organisasinya "masih berada dalam kesulitan" terutama sebagai imbas kondisi pengungsi yang diperburuk oleh pandemi COVID-19.
Juru bicara Departemen Dalam Negeri AS Ned Price, dikutip Reuters, memastikan bahwa seluruh bantuan yang diberikan ke UNRWA bakal dipastkan "sesuai dengan aturan yang berlaku di AS".
Price memastikan bahwa bantuan dana yang diberikan tidak akan jatuh ke tangan para militan, terutama di Jalur Gaza yang saat ini dikelola oleh kelompok Hamas.
Hukum AS juga melarang bantuan diberikan kepada Otoritas Palestina selama pemerintahan tersebut masih memberikan dana bantuan kepada narapidana Palestina, atau kepada keluarga mereka, yang ditahan Israel atas tuduhan bertindak melawan aparat Israel.
