Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku, tak mendengar kabar terkait Presiden Joko Widodo memilih sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup maupun terbuka.
Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman yang menyinggung namanya saat membicarakan kabar burung sistem proporsional tertutup.
"Saya tidak pernah mendengar bahwa misalnya Presiden itu cenderung pada sistem tertentu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Menurutnya, Jokowi memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamkah Konstitusi (MK) untuk memutuskan apakah sistem pemilu mendatang tetap menggunakan proporsional terbuka atau tertutup.
"Saya kira presiden menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan," kata Arsul.
Wakil Ketua MPR RI itu juga membantah ada pembicaraan di kalangan partai-partai politik koalisi pemerintah membahas kesepakatan sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.
Buktinya, delapan partai politik pemilik kursi di parlemen menyatakan sikap menolak proporsional tertutup dan menginginkan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Kedepalan partai politik itu mayoritas adalah koalisi pemerintah saat ini.
"Tidak ada pembicaraan apapun. yang ada di koalisi pemerintah Pak Jokowi itu kan sebagaimana tergambar juga dari suara Golkar, Gerindra PKB, NasDem, PAN, PPP itu kan jelas posisinya mempertahankan proporsional terbuka," katanya.
Arsul juga enggan menanggapi kabar bahwa lima dari sembilan hakim di MK sudah menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup.
"Ya itu kan kabar-kabar yang kabur. Yang jelas kita percayakan kepada Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi," kata Arsul.
Lebih lanjut, dia meyakini pernyataan Benny hanya candaan saja. Saat ini semua menunggu dan akan menghormati putusan MK.
"Ya kita tunggu saja putusan MK. Yang jelaskan DPR yang diwakili kuasa hukum dari beberapa fraksi sudah menyampaikan sikap," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI yang juga Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengaku mendengar kabar terkait sistem pemilihan umum (pemilu). Dia menyebut, Presiden Joko Widodo sudah menyetujui sistem pemilu secara proporsional tertutup.
Hal itu disampaikan di sela-sela rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2/2023).
"Jadi ya, anggota dewan sudah sumpek ini. Apalagi dengan sistem pemilu yang enggak jelas. Lalu ada kabar burung bahwa nanti sistem (proporsional) tertutup. Pak Arsul sudah dapat informasi dari bapak Presiden kah? Begitu," ucapnya.
Sebagai informasi, di tengah tahapan Pemilu 2024, sejumlah orang mengajukan gugatan atas UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi.
Delapan fraksi di DPR RI sepakat sistem pemilu mendatang tetap menggunakan proporsional terbuka.
Sementara PDI Perjuangan bersikukuh menginginkan proporsional tertutup.
