Tim Editor
ERA.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendaku sebagai partainya Presiden Joko Widodo dan berideologi Jokowisme. Bahkan, partai berlambang bunga mawar itu menunjuk putra bungsu Presiden Jokowi, Keasang Pangarep sebagai ketua umum.
Namun, menilik hasil hitunng cepat sementara atau quick count dari sejumlah lembaga survei, perolehan suara PSI tak sampai 4 persen. Efek Presiden Jokowi untuk menggaet suara pun dipertanyaan.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie enggan menanggapi. Dia hanya menyebut, hasil survei internal partainya, perolehan suara mereka sudah mencapi 4 persen, batas aman untuk melenggang ke Senayan.
"Kita enggan mau menduga-duga. Kita masih menunggu real count. Karena tadi survei internal, PSI lolos 4 persen," ucap Grace di DPP PDI, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Dia menambahkan, margin eror hitung cepat masih terhitung tinggi mencapai sekitar 2 persen.
Oleh karena itu, PSI memilih untuk menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan tidak terlalu mempercayai hitung cepat.
"Jadi kita analisanya nanti dulu deh. Kita mau kawal perhitungan suara dulu dari kecamatan di TPS yang menunjukan suara tidak sah tinggi sekali itu kenapa," ucap Grace.
Grace juga menyoroti perolehan PSI untuk legislatif tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tinggi, mencapai empat kali lipat dari pemilu 2019. Capain itu akan menjadi catatan baginya terkait perolehan suara untuk DPR.
"Tapi kalau mas ketum bilang kan, untuk caleg DPRD perolehannya melonjak empat kali lipat. Nah, jadi kita lebih baik mengawal perolehan suara sampai selesai," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan, pihaknya menginstruksikan seluruh pengurus dan caleg untuk mengawal proses penghitungan suara di tempat masing-masing. Hal ini terkait banyak laporan tentang surat suara tidak sah.
“Laporan-laporan itu sudah berdatangan sejak Kamis kemarin. Terkait itu semua, kami minta seluruh pengurus dan caleg agar mengawal dengan sungguh-sungguh proses penghitungan suara sampai selesai,” kata Andy.
Andy menambahkan, perhitungan manual masih dilakukan yang berarti pertandingan belum selesai, semua suara yang masuk harus diamankan karena itu adalah suara rakyat.
PSI berpendapat, laporan dan temuan surat suara tidak sah itu seharusnya diinvestigasi untuk perbaikan ke depan.
“Dari data yang kami punya, rata-rata 10% surat suara yang rusak di masing-masing TPS. Ini butuh penjelasan, apakah logistiknya rusak atau pemilih salah mencoblos,” kata Anggota Tim Hukum PSI, Martin Simanjuntak.
