DPR Bakal Bahas APBN 2025 untuk Dijalankan Prabowo-Gibran

| 14 May 2024 20:35
DPR Bakal Bahas APBN 2025 untuk Dijalankan Prabowo-Gibran
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam memimpin sidang rapat paripurna di DPR. (ERA.id/Flori Anastasia).

ERA.id - DPR akan membahas soal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran ini nantinya akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah resmi dilantik.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel saat mewakili pembacaan pidato yang semestinya dilakukan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (14/5/2024).

"Pada Masa Persidangan ini, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan memasuki tahapan siklus pembahasan APBN Tahun Anggaran 2025. Seluruh Alat Kelengkapan DPR RI akan melakukan pembahasan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga untuk APBN Tahun Anggaran 2025," kata Gobel di ruang sidang paripurna.

"APBN Tahun 2025, merupakan tahun anggaran pertama bagi pemerintahan yang presidennya akan dilantik pada bulan Oktober 2024 yang akan datang," sambungnya.

Gobel mengatakan, pemerintah dalam menyusun RAPBN harus berbasiskan pada RPJMN yang akan ditetapkan oleh presiden yang bakal dilantik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dia pun mengingatkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya dapat bertanggungjawab dalam menggunakan APBN 2025 yang disusun.

"APBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang purna tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru," tegas dia.

Gobel menjelaskan, pemerintah saat ini hanya menyusun kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025. Rancangan tersebut nantinya menjadi dasar kebijakan sementara.

"Serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025. Pemerintahan yang baru harus dapat memiliki keleluasaan menyusun APBN," ujar Gobel.

Rekomendasi