Tim Editor
ERA.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang. Sebab, pemagaran laut dilakukan tanpa memperhatikan institusi negara, dan menghambat akses nelayan.
Hal itu disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS Riyono dalam intrupsinya saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk Pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Salah satunya dengan memastikan mereka memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat adanya pemagaran laut yang tidak sah.
"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," kata Riyono.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional.
"Kami apresiasi atas perintah presiden untuk kemudian menangani dan melihat kasus pagar laut ini secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak," pungkasnya.
