Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan pembangunan nasional dalam pidato politiknya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan. Banyak regulasi disebutnya memanjakan konsesi besar sehingga memicu bencana ekologis masif di Tanah Air.
"Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem," kata Megawati dalam acara yang dilaksanakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Megawati menyebut pembukaan hutan secara masif untuk tanaman monokultur telah menghilangkan kemampuan alam dalam menyerap air. Kondisi ini yang membuat masyarakat di hilir akhirnya terimbas kebijakan elite.
Megawati menegaskan PDI Perjuangan menolak model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan namun mengabaikan keadilan ekologis.
Ia mengingatkan kembali pesan Proklamator Bung Karno pada tahun 1946 tentang vitalnya keberadaan hutan bagi kehidupan bangsa. Baginya, praktik eksploitasi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kemunduran bagi nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Kritik ini sekaligus menjadi instruksi bagi seluruh kader PDI Perjuangan, terutama yang berada di eksekutif dan legislatif, agar berani menyuarakan kebenaran ekologis dan melawan kebijakan yang merusak bumi.
Menutup bahasannya terkait isu lingkungan, Megawati menekankan bahwa legitimasi sebuah partai politik tidak diukur dari jumlah kursi kekuasaan.
"Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban," ujar Presiden ke-5 RI ini.
