Tim Editor
ERA.id - Dalam enam bulan melawan pandemi, sejumlah upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah diklaim telah membuahkan hasil dalam menekan persebaran virus COVID-19.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito saat menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (3/9/2020), memaparkan sejumlah pencapaian tersebut. Seperti mengeluarkan kebijakan sistem zonasi guna melakukan penetapan dan pengendalian wilayah.
Zona yang dibuat merujuk pada sistem kebencanaan. Yaitu zona merah mewakili darah berisiko tinggi, zona oranye mewakili daerah berisiko sedang, zona kuning mewakili daerah berisiko rendah dan zona hijau mewakili daerah tidak terdampak atau tidak ada kasus.
"Pemerintah juga telah menambah jumlah laboratorium testing, dari 1 menjadi lebih dari 300 laboratorium di seluruh Indonesia, dari 12 kementerian lembaga yang berbeda. Demikian juga rumah sakit rujukan kini telah berkembang lebih dari 800 rumah sakit baik di tingkat nasional, maupun tingkat provinsi," jelasnya.
Dari hasil pencapaian, persentase kasus aktif nasional cenderung menurun, dimana per Agustus 2020, sudah mencapai 23,64 persen dari persentase sebelumnya 91,26 persen pada bulan Maret 2020. "Pada persentase kematian pun cenderung menurun setelah mencapai puncaknya pada April 2020, yaitu 8,64 persen, menjadi 4,47 persen pada bulan Agustus," lanjutnya.
Persentase kesembuhan nasional juga cenderung meningkat pada bulan Agustus mencapai 72,17 persen dari hanya 3,84 persen pada bulan Maret 2020.
Lalu apakah klaim pemerintah berhasil menekan penyebaran virus corona?
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, dr, Dicky Budiman, M. Sc.PH bilang meningkatnya angka kesembuhan pasien COVID-19 bukanlah indikator dalam keberhasilan dalam pengendalian pandemi. Hal tersebut tak ada dalam indikator WHO. "Dasarnya sangat jelas, pertama bahwa mayoritas 80-85 persen dari kasus COVID-19 ini kan tidak bergejala atau bergejala ringan yang notabene umumnya pulih dengan sendirinya tanpa intervensi apapun," katanya, Jumat (3/9/2020).
Menurutnya, seberapa banyak pasien yang sembuh bukan dijadikan indikator keberhasilan mengendalikan penyebaran COVID-19, yang lebih penting adalah mencegah penularan makin meluas. "Nah ini artinya sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Artinya lagi, prinsip pencegahan yang diutamakan," sambungnya.
Soal kapasitas tes COVID-19 di Indonesia secara nasional juga baru bekisar 46,85 persen dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meski demikian, jumlah tersebut telah meningkat dibandingkan periode 17-23 Agustus 2020 sebanyak 95.463 tes. WHO menetapkan standar sebanyak 1 tes per 1.000 penduduk per minggu, sehingga Indonesia idealnya melakukan 267.700 tes per minggu dari total penduduk 267 juta orang.
Dicky bilang, malah kapasitas tes tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu negara mengendalikan pandemi. Indikator yang digunakan (WHO) adalah indikator yang sudah diterapkan secara global oleh WHO yaitu di aspek testing 1:1000 orang perminggu, dengan positivity rate kurang dari 5 persen, dengan tracing yang 80 persen minimal," kata Dicky.
Jakarta sendiri telah mampu melebihi standar tes yang ditetapkan oleh WHO, tapi hal itu tidak terjadi pada 33 provinsi lain di Indonesia. WHO, melalui laporan perkembangan situasi mingguan, juga berkali-kali menyoroti ketimpangan tes antara di Jakarta dengan provinsi lainnya.
Menurut catatan WHO, Indonesia tanpa Jakarta hanya mengetes kurang dari 0,5 orang per 1.000 penduduk per minggu. Situasi ini juga berkontribusi pada tingginya angka konfirmasi kasus positif di ibu kota dibandingkan provinsi lainnya. Jakarta secara kumulatif telah mencatat lebih dari 39 ribu kasus dimana 7.720 di antaranya adalah kasus aktif. "Ini yang harusnya dijadikan capaian oleh tiap negara juga oleh tiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota," ucapnya.
