Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai pernyataan Pangdam Jaya Dudung Abdurachman yang mengaku memberi instruksi mencopot baliho Rizieq Shihab tak dibenarkan secara aturan. Langkah Pangdam Jaya juga dianggap bukan pada porsinya.
"Pangdam Jaya sudah offside, tidak bisa seorang pangdam memerintahkan untuk pencabutan penurunan baliho, jelas itu melanggar aturan," kata Fadli dalam Youtube Fadli Zon Official dikutip Senin (23/11/2020).
Ia juga mengritik iringan mobil yang diduga dari pasukan khusus yang berhenti di Petamburan. Penggunaan kendaraan tersebut tak dapat digunakan untuk menakut-nakuti rakyat.
"Saya kira rakyat kita apalagi Habib Rizieq dan para pengikutnya adalah ulama, dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat melakukan tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan. Jadi sangat lucu sekali, darimana bacaan-bacaan ini," kata Fadli.
Menurutnya, langkah ini justru menimbulkan kehebohan dan kegaduhan. Ia mempertanyakan kenapa Rizieq dijadikan semacam musuh. Hal ini dianggap di luar akal sehat.
"Kenapa Habib Rizieq dijadikan semacam musuh? Dan ini menurut saya benar-benar di luar akal sehat," kata Fadli.
Ia mengimbau pada pimpinan TNI untuk menghentikan upaya yang dianggap mengganggu reputasi TNI. Misalnya seperti Pangdam Jaya yang meminta pembubaran ormas, dianggap sudah jauh kebablasan.
"Saya kira perlu ada evaluasi kepada panglima kodam jaya ini, karena kalau dibiarkan ini akan meruntuhkan demokrasi kita, copot segera Pangdam Jaya," kata Fadli.
Ia menilai hal ini kelihatannya kecil tapi sangat prinsipil dalam menegakkan aturan demokrasi. Ia menyebutkan TNI diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004.
"Di dalam UU itu dijelaskan bagaimana kedudukan TNI termasuk apa yang disebutkan sebagai operasi militer selain perang," katanya.
Ia menjelaskan operasi militer selain perang yaitu pelibatan TNI dalam mengatasi separatisme, terorisme, menjaga perbatasan, hingga bencana alam. Tapi operasi tersebut harus melalui keputusan politik, misalnya polisi membutuhkan bantuan TNI.
"Dalam kasus baliho ini, ini adalah baliho yang merupakan ekspresi spontanitas dari warga di Jakarta dan berbagai tempat lain di Indonesia, mereka menyambut kedatangan Habib Rizieq Shihab yang sudah 3,5 tahun berada di Saudi," katanya.
Dalam baliho tersebut yang beredar di media sosial, ia menyebutkan ada juga bahaya dan penanganan COVID-19. Ia mempertanyakan kenapa TNI harus turun tangan menurunkan baliho tersebut yang menjadi tugas Satpol PP.
"TNI adalah tentara nasional yang kita banggakan, yang kita harapkan menjaga kita dari ancaman terutama ancaman luar, misalnya separatisme di ujung Timur Indonesia, ancaman di utara kita di Laut China Selatan," kata Fadli.
Menurutnya, seharusnya TNI menjaga Indonesia menjadi negara yang berdaulat di negeri sendiri dan tidak ada disintegrasi teritorial. Lalu tak boleh juga lahan Indonesia diambil pihak lain seperti yang terjadi di Laut China Selatan.
"Kapal asing begitu mudah hilir mudik di wilayah zona eksklusif kita," katanya.
