Tim Editor
ERA.id - Indonesia Corruptioan Watch (ICW) menduga ada keterlibatan partai politik hingga pejabat publik di balik 'endorse' obat cacing Ivermectin.
Obat antiparasit tersebut belakangan kerap disebut sebagai salah satu obat-obatan untuk terapi bagi pasien COVID-19.
Peneliti ICW Egi Primayogha menduga, PT Harsen Laboratories, yang merupakan produsen Ivermectin dengan merek dagang Ivermax 12 memiliki hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"ICW menemukan terdapat potensi rent-seeking dari produksi dan distribusi Ivermectin. Praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi Ivermectin," kata Egi, Kamis (22/7/2021).
Salah satu nama yang berperan penting yang juga terafiliasi PT Harsen Laboratories adalah Sofia Koswara. Ia adalah Wakil Presiden PT Harsen dan mantan CEO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC) di Indonesia.
Sementara anggota FLCC lainnya yaitu Budhi Antariksa, bagian dari Tim Dokter Presiden, serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar plumnologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budhi juga merupakan ketua tim uji klinis Ivermectin di Indonesia.
Selain itu, ICW juga menduga ada keterlibatan antara PT Harsen dengan PDIP. Hal ini diketahui lantaran Direktur Pemasaran PT Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo, yang juga Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. Pada Pemilu 2014, Riyo mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Tangerang Selatan, namun usaha tersebut gagal. Riyo kemudian menjabat sebagai tenaga ahli Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Riyo juga diketahui merupakan anak kandung Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati. Ribka adalah anggota Komisi Energi, Riset, dan Teknologi. Sebelumnya ia merupakan anggota Komisi Kesehatan namun dipindah akibat menyatakan menolak vaksin Covid-19 dalam sidang rapat kerja Komisi Kesehatan.
"Pada April 2020, ditemukan video amatir yang menunjukan Baguna tengah membagi-bagi sembako dan masker yang disediakan oleh PT Harsen dan diterima oleh Ribka Tjiptaning selaku ketua Baguna PDIP," kata Egi.
Berdasarkan temuan tersebut, ICW menduga bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri.
"Presiden Joko Widodo bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi Ivermectin. Alih-alih demikian, ia bahkan membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu campur tangan dalam penanganan covid di luar tugas dan kewenangannya," kata Egi.
Untuk diketahui, saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin uji klinik Ivermectin sebagai obat terapi bagi pasien COVID-19. Uji klinik dilakukan di 8 RS di sejumlah daerah di Indonesia.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma.
