Alasan Tujuh Parpol Non Parlemen Tolak Revisi UU Pemilu

Tim Editor

Ilustrasi pemilu (Dok. Antara)

ERA.id - Para Sekjen Partai Politik non DPR RI yang tergabung dalam Forum Sekjen Pro-Demokrasi kembali berkumpul untuk membahas perkembangan isu faktual terkait RUU Pemilu. Hadir lengkap dari Perindo, PSI, Hanura, Bulan Bintang, Garuda, Berkarya dan PKPI.

"Posisi kami 7 Sekjen ini tetap konsisten sejak awal bersepakat bahwa UU Pemilu tidak perlu diubah. Jangan kita terjebak pada nafsu politik pragmatis; nafsu berkuasa dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan memaksakan perubahan UU ini," tegas Gede Pasek Suardika (HANURA) yang diamini oleh para Sekjen yang lain dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).

"Kami tentu sepakat bahwa UU Pemilu belumlah ideal, namun jangan kemudian dilakukan perubahan di setiap 5 tahun. Terlalu pendek waktunya, dan tidak cukup waktu untuk evaluasi secara menyeluruh. Belum lagi kita dalam suasana pandemi, dan krisis yang memerlukan energi luar biasa untuk menyelesaikan dengan baik. Kami akan terus berjuang melalu cara-cara yang baik, untuk mengedukasi semua pihak terkait hal ini," ujar Raja Juli Anthony (PSI).

"Jelas-jelas ini bukan upaya penguatan demokrasi, tetapi justru sebaliknya: mematikan partisipasi pemilih. Ini merusak Demokrasi yang sedang kita bersama tumbuhkan di negeri tercinta. Hentikan-lah cara-cara yang sedemikian dan mari bertarung secara fair." tambah Ahmad Rofiq (PERINDO) dan didukung oleh Afriansyah Fery Noor (PBB)

Selain pertemuan virtual, pertemuan fisik dan komunikasi intens terus dibangun, termasuk dengan para Sekjen di DPR RI untuk memperoleh titik temu demi kemaslahatan bersama dan kemajuan demokrasi di tanah air 

Selain dihadiri oleh Gede Pasek Suardika, Raja Juli, Ahmad Rofiq dan Alfriansyah Fery Noor, pertemuan virtual yang hangat ini juga dihadiri oleh Abdullah Mansuri (Garuda), Badaruddin Andi Picunang (Berkarya) dan juga Takudaeng Parawansa (Keke) yang diperkenalkan sebagai PLT Sekjen PKPI

Bagikan: